JAKARTA.NIAGA.ASIA-Hasil survei cepat yang dilakukan ADB (Asian Development Bank) menyimpulkan bahwa 91,8% persen UMKM mengharapkan pinjaman tanpa bunga dan/atau tanpa agunan. Selain itu, 89,5% persen UMKM juga membutuhkan hibah dari pemerintah.
Staff Khusus Kementerian Koperasi dan UMKM Riza Damanik mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk “Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi,” Selasa (22/9) yang disiarkan Channel FMB9.
Menurut Riza, Kementerian Koperasi dan UMKM ingin membekali UMKM untuk bisa bertahan dan bisa meningkatkan perekonomian, telah disiapkan dua skema yang juga sejalan dengan program Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN).
Pertama ialah memperkuat UMKM yang sudah bankable atau terintegrasi dalam sistem perbankan, skemanya seperti restrukturisasi pinjaman, insentif pajak, mempermudah akses pembiayaan dan modal kerja baru, termasuk pembiayaan koperasi.
Skema kedua ialah UMKM yang unbakable atau belum terintegrasi dalam sistem perbankan yang disokong melalui bansos dan banpres. “Satu sisi bisa membuat UMKM bertahan, di saat yang sama bisa menjadi bekal bagi usaha mikro untuk bisa bertransformasi nantinya bisa masuk ke skema yang bankable sehingga bisa lebih kokoh nantinya,” Riza memperjelas.
Lalu untuk tahap pertama penyaluran bantuan presiden produktif hingga akhir September kata Riza akan dikejar sebanyak 9,1 juta UMKM dengan nilai Rp22 triliun. Masing-masing UMKM menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta.
Untuk realisasinya per 21 September sudah mencapai 5,9 juta lebih UMKM yang menerima dan nilainya Rp14 triliun dengan realisasi 64,5%. Sisanya masih 3,2 juta lagi. Hari ini ditarget 72,85% dengan penerima 1,7 juta UMKM dan nilainya Rp4,2 triliun.
“Sisanya akhir September ini masih ada 1,4 juta UMKM lagi dan nilainya Rp3,5 triliun,” ujarnya. Setelah September tahap kedua akan dikejar lagi sisa penerima bantuan presiden sebesar 12 juta UMKM,” masih kata Riza.
Riza menerangkan, Kemenkop dan UMKM terus mendorong UMKM untuk melakukan inovasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan berbasis daring sehingga diharapkan UMKM dalam negeri bisa berinovasi seperti memanfaatkan e-commerce dalam memasarkan produk-produknya.
Kondisi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan peran pemerintah untuk bertahan hidup. Untuk selamat dari pandemi, UMKM dalam negeri dituntut cepat beradaptasi agar usaha terus berjalan, misalnya memasarkan produk secara digital.
“Ada 3 cara UMKM yang paling optimal dalam beradaptasi dalam situasi pandemi. Pertama, mengurangi jam kerja, kedua mengurangi jam produksinya dan ketiga melakukan digitalisasi marketing. Di samping itu, dibutuhkan solusi pembiayaan bagi 90 persen pelaku UMKM untuk bisa bertahan atau bangkit,” katanya. (*/001)
Tag: UMKM