BONTANG.NIAGA.ASIA — Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyoroti angka pengangguran di kota Bontang, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang angka pengangguran hampir menembus 10 persen atau sebanyak 8.935 orang. Sedangkan Bontang merupakan kota kecil sekaligus kota industri yang diisi banyak perusahaan besar.
“Penerapan peraturan daerah kita belum maksimal, sehingga angka pengangguran masih tinggi,” kata dia, Selasa 18 November 2022.
Agus Haris menerangkan, Bontang memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya. Perusahaan dan investor menurutnya belum maksimal dalam menerapkan Perda tersebut. Padahal Perda itu bisa membantu mengurangi pengangguran.
“Kita juga punya Perda nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Kita bisa mengatur pemberi kerja atau perusahaan wajib lapor secara tertulis, ada atau tidak lowongan pekerjaan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” ujarnya.
Dengan demikian Agus Haris meminta OPD terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan komunikasinya dengan perusahaan atau investor yang masuk ke kota Bontang. Sebagai bentuk pengawasan pemerintah kepada para pekerja.
“Walaupun pengawasan melekat sudah diambil alih provinsi, tetapi kewenangan Pemkot Bontang masih ada untuk mengawasi pekerja di seluruh perusahaan di Bontang. Karena Pemkot Bontang punya hak untuk mengatur daerahnya,” jelasnya. (ADVERTORIAL)
Tag: BontangDPRD BontangKaltimKetenagakerjaan