Wakil II Ketua DPRD Berau, H. Ahmad Rifai. (foto Humas DPRD Berau)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA–Selama pandemi COVID-19 di Berau, pelayanan RSUD Abdul Rivai menjadi sorotan semua pihak termasuk DPRD Berau. Tidak adanya transparansi terkait administrasi pembayaran dan penanganan pasien menjadi hal yang harus diperhatikan.

“Pasien berstatus positif COVID-19 dan pasien non COVID-19 tentunya mendapat perlakuan berbeda kan. Tetapi saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian dimana anggota keluarganya sakit, dirawat di RSUD kemudian meninggal, diperlakukan sebagai pasien COVID-19. Saat melakukan pembayaran tiba-tiba ada nota tunggakan yang harus dibayar sebesar jutaan rupiah. Sedangkan mereka adalah keluarga tidak mampu dari kampung,” ungkap Wakil II Ketua DPRD Berau, H.Ahmad Rifai.

Namun, dari kejadian di lapangan dan komunikasi antara petugas RSUD dan keluarga pasien belum bisa dipastikan karena versi yang diungkapkan berbeda. Untuk itu, dirinya meminta pihak RSUD bisa melakukan kroscek di lapangan. Jangan sampai hal ini terjadi lagi.

“Kalau memang ada protokol kesehatan yang harus diikuti misalnya untuk penyediaan peti mati, pemulasaran jenazah dan lainnya, tentunya diberikan pemahaman terlebih dahulu kepada keluarga pasien. Sehingga tidak terjadi miss communication. Dan ini juga bisa jadi pelajaran bagi pihak rumah sakit,” tambahnya.

Sedangkan dari pihak RSUD menyebut jika selama masa pandemi Corona ini, semua imbauan penanganan jenazah mengikuti semua protokol COVID-19. Jadi jika ada pembengkakan biaya yang harus dibayar, kemungkinan bisa dari peti mati khusus yang dipersiapkan memang untuk masa pandemi Corona, dan biaya untuk kain kafan dan lainnya. (mel/adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *