NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan Fraksi Nasdem, Muhammad Mansyur, meminta Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirta Taka Nunukan menghilangkan sementara waktu biaya beban wajib atau abonemen pelanggan air bersih di pulau Sebatik.
“Air bersih Perumda Tirta Taka tidak mengalir sejak awal Februari 2026, tapi pelanggan di pulau Sebatik tetap dikenakan biaya abonemen tiap bulan,” kata Mansyur pada Niaga.Asia, Senin (13/04/2026).
Penarikan biaya abonemen bagi pelanggan di tengah tidak lancarnya air bersih menimbulkan banyak protes. Masyarakat merasa dirugikan oleh aturan yang terkesan hanya mencari profit atau pendapatan usaha ketimbang pelayanan.
Menurut Mansyur, sejak musim kemarau, tidak maksimalnya suplai air bersih dari embung Lapri, masyarakat Sebatik mendapatkan air bersih dengan membeli dari pedagang air keliling seharga Rp 100.000 – Rp 150.000 per tanki isi 1.200 liter.
“Protes soal abonemen ini tidak hanya untuk 3.500 pelanggan di Sebatik, pelanggan di Nunukan juga menyuarakan meminta stop penarikan abonemen dikala pelayanan air tidak lancar,” tuturnya.
Tidak lancarnya suplai air bersih selama bulan terakhir di Kabupaten Nunukan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, biaya kebutuhan rumah tangga meningkat karena terpaksa membeli air dari pedagang keliling.
Selain meminta menghilangkan biaya abonemen bulan Februari – Maret, Mansyur menyarankan Perumda Tirta Taka Nunukan membuat menginformasi kan secara terbuka distribusi air bersih terganggu ke pelanggaran.
“Buat jadwal distribusinya agar masyarakat tahu kapan mereka mendapat giliran, sampaikan juga tanggal berapa air mengalir dan tidak mengalir,” tuturnya.
Kacaunya pelayanan air bersih secara tidak langsung menjadi beban bagi anggota DPRD Nunukan, masyarakat tiap hari mengadu dan mempertanyakan peran DPRD dalam memperjuangan keluhan aspirasi.
Semua anggota DPRD terutama dari pulau Sebatik mendapat hujatan hingga makian dari masyarakat yang kecewa karena dipandang tidak mampu memahami keinginan rakyat di tengah sulitnya perekonomian saat ini.
“Perumda Tirta Taka jangan hanya berupaya mengejar kenaikan pendapatan dividen tiap tahun, sementara layanan tidak lancar,” Mansyur.
Sementara itu, anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, Ramsah menerangkan, pelayanan air dari embung Lapri Sebatik mengalami kekacauan distribusi sejak Februari hingga akhir 31 Maret 2026.
“Selama hampir dua bulan air hanya sesekali mengalir, tapi pelanggan diminta tetap membayar abonemen, ini yang membuat pelanggan kecewa,” terangnya.
Persoalan distribusi air bersih semakin semrawut ketika pemerintah daerah tidak mampu menepati janji ganti rugi lahan seluas 69 hektar milik 40 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak rembesan air embung lapri.
“Tolong persoalan ini diselesaikan cepat, jangan biarkan masyarakat tiap tahun kesulitan air bersih, jangan juga kemarau selalu jadi alasan distribusi air terhenti,” ungkapnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Air Bersih