JAKARTA.NIAGA.ASIA – Meskipun kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di luar Jawa-Bali lebih rendah dari Jawa-Bali, namun proporsinya terhadap kasus nasional terus menunjukkan peningkatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali, dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), secara virtual, Senin (21/02/2022).
“Kasus di luar Jawa-Bali terjadi kenaikan, proporsinya sekarang mencapai 23 persen dari kasus aktif nasional atau 124.714 dari 536.358 (kasus). Pemerintah terus memantau dan menyiapkan langkah karena ini puncaknya dalam 2-3 minggu ke depan yang perlu diantisipasi,” ujar Airlangga.
Menko Ekon mengungkapkan, terdapat tiga provinsi dengan kasus aktif tertinggi, yaitu di atas 10 ribu kasus. Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatra Utara (Sumut) dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) sebesar 31 persen dan tingkat konversi tempat tidur untuk penanganan COVID-19 sebesar 19 persen, Sulawesi Selatan (Sumsel) dengan BOR 30 persen dan konversinya 16 persen, dan Kalimantan Timur (Kaltim) dengan BOR 29 persen dan konversinya 23 persen.
“Meskipun kasus meningkat, secara keseluruhan keterisian rumah sakit masih terkendali. (BOR) secara nasional 38 persen namun di luar Jawa-Bali kurang dari 30 persen,” ujarnya.
Provinsi BOR di luar Jawa-Bali yang di atas 30 persen yaitu Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumut.
Terkait fasilitas isolasi terpusat (isoter) di luar Jawa-Bali, Airlangga mengungkapkan bahwa BOR-nya sebesar 5,89 persen.
“Dari jumlah isoter yang tersedia ini jumlahnya bisa ditingkatkan. Pada saat sekarang tersedia 29.723 tempat tidur dan ini bisa ditingkatkan ke 48.799,” imbuhnya.
Sementara mengenai vaksinasi, Menko Ekon mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan capaian vaksinasi dosis pertama masih di bawah 70 persen, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk dosis kedua terdapat sembilan provinsi dengan capaian di bawah 50 persen yaitu Kalsel, Sultra, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk dosis lanjutan atau booster masih di bawah 10 persen.
“Capaian lansia masih ada tujuh provinsi yang (capaian dosis pertama) di bawah 60 persen, untuk dosis kedua ada 25 persen yang di bawah 60 persen. Arahan Bapak Presiden dosis kedua dan lansia ini dipercepat dan ini menjadi indikator yang penting diperhatikan,” ujarnya.
Selain vaksinasi lansia, Presiden Jokowi juga mendorong vaksinasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Selain vaksinasi, Kepala Negara juga mendorong ketersediaan layanan kesehatan dan obat obatan bagi pasien COVID-19 serta peningkatan disiplin protokol kesehatan prokes.
“Bapak Presiden meminta juga agar telemedisin berjalan, ketersediaan obat disiapkan, baik oleh pemda (pemerintah daerah) maupun di apotek-apotek, dan selanjutnya peningkatan disiplin prokes dan percepatan vaksinasi di seluruh daerah,” tandasnya.
Sumber : Humas Sekretariat Kabinet | Editor : Saud Rosadi
Tag: Covid-19KesehatanNasional