Akhir Februari 2021, Realisasi Pendapatan Negara Rp219,2 Triliun

aa

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kerja keras APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama terus dilanjutkan di tahun 2021. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp219,2 triliun atau 12,6 persen target APBN 2021, tumbuh 0,7 persen (yoy), lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, yang terkontraksi sebesar -0,1 persen (yoy).

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp146,13 triliun atau 11,88 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 4,84 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode Januari yang mencapai negatif 15,32 persen (yoy).

“Beberapa jenis pajak utama mampu tumbuh positif dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain Pajak penghasilan (PPh) 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, dan PPN Impor, sedangkan beberapa jenis pajak yang dipengaruhi oleh insentif masih tertekan,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  dalam Konferensi Pers APBN KITA Bulan Maret secara daring, Selasa (23/03).

Menurut Menkeu, secara sektoral, Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Informasi dan Komunikasi mampu mencatat pertumbuhan positif.

Perbaikan penerimaan pajak ini ditopang oleh kinerja penerimaan Februari yang mampu tumbuh positif, baik secara bruto maupun neto, akibat kebijakan kenaikan cukai rokok, meningkatnya realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan dan Penagihan, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi nasional.

“Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp35,62 triliun atau 16,57 persen target APBN 2021, tumbuh 42,11 persen (yoy),” kata Sri Mulyani Indrawati.

Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp4,97 triliun atau tumbuh negatif 9,67 persen (yoy), namun mulai membaik dipengaruhi peningkatan aktivitas impor (mtm), sedangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp2,37 triliun atau 132,82 persen target APBN 2021, tumbuh 380,42 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditas internasional, yaitu tarif Crude Palm Oil (CPO) yang lebih tinggi di Februari.

“Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp28,27 triliun, tumbuh 48,30 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh 50,60 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017,” katanya.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp37,3 triliun atau 12,5 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar negatif 3,7 persen (yoy).

Meski masih terkontraksi, kata Menkeu, pertumbuhan tersebut lebih baik dari bulan lalu, didukung oleh peningkatan Sumber Daya Alam (SDA) Nonmigas, Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), dan PNBP Lainnya, masing-masing mencapai 28,2 persen (yoy), 840,1 persen (yoy), dan 47,4 persen (yoy).

Pertumbuhan positif penerimaan SDA Nonmigas disebabkan kenaikan harga batubara acuan akibat lonjakan permintaan impor dari Tiongkok, serta kenaikan harga emas, perak dan nikel.

Selanjutnya, peningkatan KND disebabkan adanya pembayaran dividen tahun buku 2019 dan angsuran utang dividen tahun buku 1999, sementara kenaikan pada PNBP Lainnya disebabkan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pengelolaan Treasury Single Account (TSA), pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan layanan informasi dan komunikasi.

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan

Tag: