Aksi mahasiswa di bawah Flyover Air Hitam, Jumat (14/2). (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Bertepatan dengan hari kasih sayang atau biasa disebut hari Valentine, Jumat (14/2), puluhan mahasiswa yang menamakan diri aliansi International Women Day (IWD) Samarinda menggelar aksi di kawasan bawah flyover Air Hitam.

Koordinator aksi Andi Nurfadillah mengatakan, selayaknya kasih sayang itu harus tercurah pula antara pejabat dengan rakyatnya. Namun, menurut dia, di Kaltim hal itu tidak terjadi.

“Bak api jauh dari panggang. Rasa belas kasih itu kini hilang,” tegas dia dalam orasinya.

Sejauh ini, mereka menilai Kaltim sedang berada di dalam cengkraman krisis sosial dan dihantui kerusakan lingkungan. Bahkan menurut dia, Kaltim tidak layak lagi disebut paru-paru dunia.

“Hutan tropis beserta keanekaragaman hayati dihancurkan habis-habisan seperti sedang terkena bencana. Hampir setiap tahun Bumi Etam diselubungi kabut asap yang mencekik kerongkongan, akibat terbakarnya lahan gambut. Ribuan konflik lahan terjadi berkepanjangan di berbagai sudut provinsi,” ungkapnya.

Massa dengan pakaian serba hitam, juga menuntut beberapa hal. Mulai dari urusan kemanusiaan hingga persoalan lingkungan.

“Hentikan bullying terhadap korban kekerasan seksual, mengusut tuntas kasus kematian 36 orang di lubang tambang. Termasuk menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti LGBT yang saat ini digodok oleh DPRD Samarinda,” tandasnya.

Tuntutan lain adalah menolak penghancuran alam dengan alasan pembangunan serta menangkap, adili dan penjarakan korporat perusak lingkungan. Belum cukup, mahasiswa juga meminta dibebaskan tanpa syarat aktivis pembebasan Papua, termasuk menolak RUU Cilaka Ominibus Law.

“Hentikan refresifitas TNI, Polri, dan Ormas reaksioner terhadap gerakan rakyat. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan terakhir tuntaskan persoalan banjir yang melanda Kaltim,” imbuh Nurfadillah.

Kemudian, adanya rencana pemindahan Ibukota negara (IKN) ke Kaltim tak luput dari sorotan mereka. Hal tersebut dianggap makin menambah beban kerusakan lingkungan dan sosial budaya yang sudah terjadi.

“Jika sudah seperti ini, di mana pemerintah menunjukan rasa kasih sayang kepada masyarakatnya. Kebijakan mereka justru mematikan,” tutupnya. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *