aa
H Ali Hamdi. (Foto Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Ali Hamdi minta Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Bontang, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencabut berbagai izin eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang menyebabkan banjir. Kemudian,  sama-sama mengidetifikasi penyebab utama banjir ditiga wilayah tersebut, dan memulai kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir berdasarkan penyebab utamanya.

“Penyebab banjir bukan hanya karena faktor saluran air mampet seperti dibilang gubernur. Saya tidak sependapat dengan gubernur. Kalau peyebab banjir hanya saluran air mampet, tidak mungkin banjir separah beberapa hari ini di Samarinda, Bontang, dan Kukar,” kata Ali Hamdi dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPRD Kaltim dalam Agenda Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawab dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun HS, Selasa (11/6/2019).

Menurut Ali Hamdi, banjir di Samarinda seminggu terakhir adalah banjir terbesar yang dilihatnya selama tinggal di Samarinda. Itu bukti penanggulangan yang dilakukan selama ini tak menyentuh penyebab utamanya, maka terulang terus.

aa
Relawan banjir dari GMSSSKM Samarinda menelusuri kawasan terdampak banjir dalam rangka mengantarkan bahan makanan, Selasa (11/6/2019). (Foto GMSSSKM Samarinda)

Secara tak langsung, Ali Hamdi mengatakan bahwa penyebab utama banjir di Samarinda adalah penerbitan izin terkait tambang batubara, penerbiatan izin untuk perumahan dan tempat usaha, serta penerbitan izin pembangunan kompleks perumahan kepada sejumlah pengembang. “Izin-izin yang terakit dengan eksploitasi lingkungan harus direview. Izin yang sudah terbukti menyebabkan banjir seharusnya dicabut,” tandasnya.

Diterangkan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan banjir untuk jangka panjang sebab, kalau menanggulangi banjir sifatnya hanya untuk jangka pendek, hasil yang dirasakan hanya sebentar, dan beberapa waktu kemudian, banjir besar datang lagi. “Kalau anggota DPRD datang ramai-ramai meninjau lokasi banjir dan merumuskan cara mengatasinya untuk sementara waktu, jelas tidak efektif,” kata Ali Hamdi.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarkowi V Zahry dalam interupsinya menerangkan, banjir yang melanda Samarinda, Bontang, dan Kukar (Tengarong, Tenggarong Seberang, dan wilayah Kukar berbatasan dengan Bontang) sudah melampaui batas kemampuan ketiga daerah tersebut mengatasinya, baik dari sisi keuangan maupun teknis, maka perlu dibantu oleh tenaga teknis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim dan APBD Kaltim. “Mau tidak mau, pemprov wajib membantu di APBD-P 2019 maupun APBD-Murni 2020,” tandasnya. (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *