NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Aliansi Petani Rumput Laut Perairan Mamolo (APRLPM) Nunukan menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Paliwang, Nomor:523/2398/DKP/GUB, Tanggal 22 Juli 2022 yang memutuskan membongkar pondasi tali bentangan rumput laut yang berada di jalur pelayaran.

“Rencananya besok 13 Oktober kami demo di gedung DPRD Nunukan menolak adanya pembongkaran pondasi di wilayah perairan Mamolo,” kata Ketua APRLPM Nunukan Muhammad Hisyam pada Niaga.Asia, Rabu (12/10/2022).

Aksi menolak SK Gubernur Kaltara disebabkan tidak adanya tanda-tanda yang  jelas dan khusus  antara zona budidaya dengan jalur pelayaran. Rencana pembongkaran juga tidak pernah disosialisasikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kaltara ke petani rumput laut di  Mamolo.

Pembongkaran pondasi rumput laut berpotensi menimbulkan konflik antara petani dan pihak perusahaan pelayaran. Sebab, biaya membangun per pondasi cukup tinggi antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta.

“Kalau mengikuti jalur pelayaran yang dibuat DKP Provinsi Kaltara, ada sekitar 400 pondasi terancam dibongkar,” sebut Muhammad Hisyam.

Hisyam menerangkan, dalam SK Gubernur Kaltara menyebutkan DKP Kaltara melakukan pemasangan tanda batas pelayaran dengan estimasi waktu 45 hari sebelum dilakukan penertiban pondasi yang masuk jalur pelayaran.

Beberapa pondasi yang masuk jalur pelayaran belum pernah mendapatkan hasil panen, karena itu, petani meminta Pemprov Kaltara mengkaji kembali batas budidaya dan alur pelayaran di perairan Mamolo.

“Betapa besar kerugian kami. Tolong gubernur tidak melakukan pembongkaran dan alangkah baik berdiskusi kembali dengan petani,” ucapnya.

Pembongkaran pondasi tali pembentang rumput laut di perairan Mamolo pasti berdampak besar bagi ekonomi rumah tangga. Tidak sedikit masyarakat menggantungkan hidupnya baik dari bekerja sebagai buruh maupun petani.

Menurut Hisyam, perekonomian masyarakat Mamolo semakin meningkat sejak maraknya usaha rumput laut. Ratusan orang mendapat pekerjaan dengan hasil cukup lumayan. Lalu, bagaimana kemudian jika usaha ini dihancurkan oleh pemerintah.

“Bikin pondasi rumput laut mahal pak, kalau 400 pondasi dibongkar berapa duit hilang percuma. Ini harus dipikirkan lagi,” tuturnya.

Rencana aksi demo damai APRLPM Nunukan di gedung DPRD akan diikuti 300 orang warga Mamolo ditambah warga dari Simpang Kadu, Mantikas Sebatik, Liang Bunyu Sebatik dan wilayah lainnya terkena dampak.

Semua warga pembudidaya rumput laut di perairan Mamolo wajib turun demo memprotes SK gubernur yang kurang memperhatikan keinginan masyarakatnya.

“Kami sudah siapkan tuntutan penolakan SK gubernur, demo damai kami semata-mata untuk kehidupan,” bebernya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan          

Tag: Rumput Laut