SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Alokasi belanja kesehatan pada tahun 2024 masih 10 persen atau sekitar Rp2 triliun lebih dari total APBD Kaltim sebsar Rp 20,67 triliun.

“Alokasi yang diamanatkan tersebut mestinya diimbangi dengan perencanaan yang lebih konferehensif. Masalah yang perlu mendapat perhatian disektor kesehatan adalah, layanan di tingkat desa dengan kehadiran Puskesmas,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Seno Aji pada wartawan.

Di beberapa kabupaten dan kota, yang muncul di media massa adalah keinginan masyarakat agar Puskesmas ditingkatkan fasilitasnya seperti untuk rawat inap. Apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

Masyarakat sangat membutuhkan layanan Puskesmas sebagai tempat terdekat ketika ada masalah dengan kesehatan. Persoalan lainnya, kata Seno Aji, adalah masalah BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial). Karena masih banyak warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Ya, sebenarnya dua masalah itu cukup penting ya,” ujar Seno Aji sambil menekankan pentingnya sosialisasi informasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat Kaltim secara luas.

Masih banyak masyarakat kita yang kurang paham tentang jaminan kesehatan, karena informasi yang tidak merata. Makanya, perlu sosialisasi yang lebih intens.

“Saya berharap pemerintah dan OPD dapat berkolaborasi dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan,” ujar Seno.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Kesehatan