SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mengapresiasi dengan di-launchingnya penerapan Program Fuel Card 2.0 sebagai upaya mengendalikan pendistribusian BBM solar bersubsidi yang selama ini terus menjadi keresahan bahkan menimbulkan korban nyawa.
Hal ini disampaikan Andi Harun saat launching Program Fuel Card 2.0 di kota Samarinda yang berlangsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanah Merah, Selasa (27/4/2022).
“Saya berharap program ini benar-benar bisa terlaksana di lapangan sehingga benar-benar kehadiran program ini menjadi solusi,” ujarnya.
Menurut wali kota, untuk menjaga dan menjamin pendistribusian jenis BBM tertentu jenis minyak solar di Kota Samarinda ini, memang perlu dilakukan langkah-langkah pengaturan atau pembatasan pembeliannya di lembaga-lembaga penyalur.
“Untuk itulah atas nama Pemerintah Kota Samarinda saya menyambut baik adanya upaya PT Pertamina menerapkan program Fuel Card 2.0, Kartu BBM sebagai sarana pembayaran non tunai pembelian solar bersubsidi di SPBU,” ucap Andi Harun.
BATASAN PEMBELIAN SOLAR SUBSIDI DAN PERTALITE
Program Fuel Card 2.0 yang merupakan kerjasama Pemkot Samarinda, PT Pertamina dan BRI ini lanjut Andi Harun sebagai salah satu solusi agar penggunaan solar bersubsidi tepat sasaran, sehingga tidak lagi terjadi antrian kendaraan terutama truk di SPBU-SPBU di Kota Samarinda.
Disamping itu, katanya, sebagai upaya bersama untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembelian berulang-ulang serta mengurangi antrian di SPBU, guna menjaga ketertiban, keamanan, sekaligus kebersihan dan keindahan wajah Kota Samarinda.
“Karena secara teknis dalam pemberlakuan Fuel Card nantinya akan ada batasan maksimal pengisian dalam satu hari pada setiap masing-masing kendaraan,” ungkapnya.
Namun bukan hanya itu sebagai bentuk keseriusan untuk mengatasi hal ini, wali kota juga berharap agar Pertamina melalui SPBU bisa melakukan pengendalian dengan tidak menyuplai BBM kepada penjual yang tidak memiliki ijin resmi dari Pertamina sendiri, baik kepada Pertamini terlebih penjualan bensin eceran, sesuai surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang mengatur tentang legalitas usaha pertamini.
Wali kota memberikan catatan dalam hal pengendalian program Fuel Card 2.0 di lapangan.
“SPBU yang sekarang kita ini berada, merupakan salah satu SPBU yang beberapa bulan terakhir itu antriannya sangat panjang dan sampai merusak bahu jalan. Saya hafal ini, semua SPBU di Samarinda. Sama parahnya dengan SPBU di PM Noor. Atrian ini sampai menyebabkan korban nyawa dan bahkan satu Lurah kami hampir meninggal. Tidak mungkin Pertamina tidak tahu, sehingga saya bilang di media, biang keroknya adalah Pertamina. Jadi saya belum bangga kalau Pertamina menutup SPBU yang melanggar, karena baru satu SPBU. Masih banyak lagi yang melanggar belum ditutup,” tegas Andi Harun.
Ia menegaskan lagi Pertamina sebagai biang kerok jika di Samarinda masih ada terus antrian dan masih ada suplai terhadap pertamini.
“Karena tidak mungkin Pertamina tidak tahu bagaimana BBM itu disuplai ke Pertamini. Baru-baru ini ada kebakaran yang menyebabkan korban nyawa 8 orang. Dimana mobil menabrak rumah yang ada eceran dan disampingnya pertamini sehingga terjadi kebakaran. Saya tidak bisa membayangkan ada satu warga Samarinda meninggal dunia, ini bukan cuman satu. Kita harus prihatin. Jabatan kita ini diutus untuk mengharmonisasi umat manusia. Kita jangan menjadi back up sebuah kesalahan sistem yang seharusnya kita bisa berbuat lebih baik lagi,” tandas Wali Kota.
Wali kota mengemukakan pula akan melakukan penertiban pertamini setelah lebaran dan berharap kepeloporan Pertamina berada di depan dalam penertiban ini.
“Jangan sampai situasi membuat pemerintah berhadapan dengan rakyat,” tandasnya. (adv)
Tag: BBM Subsidi