andi
Andi Harun. (Foto Bontang Post)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Anggota DPRD Kaltim, Andi Harun dari Fraksi Partai Golkar sebaiknya mengundurkan diri dari DPRD Kaltim sebab, sudah pindah partai, bahkan sudah ditunjuk DPP Partai Gerindra menjadi ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.

“Mengundurkan diri itu baik untuk Partai Golkar dan kadernya yang akan menggantikan dia di DPRD Kaltim, maupun untuk Andi Harun sendiri dimata publik, karena menjadi tidak bagus, sudah pindah partai tapi masih tidak mau melepas keanggotaan di Fraksi Partai Golkar,” kata Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kaltim, Abdul Kadir menjawab Niaga.Asia, Jumat (20/4/2018).

Untuk mengundurkan diri dari anggota DPRD Kaltim, kalau tidak punya waktu, Andi Harun bisa menulis surat ke Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim, atau langsung ke Ketua DPRD Kaltim. Kalu surat sudah dibuat, juga tidak bisa mengantarkan sendiri, bisa disuruh orang lain mengantarkan, atau bisa juga dikirim lewat jasa pengantaran surat. “Sebetulnya mudah, tidak sulit dan tidak rumit. Sederhana saja,” kata Kadir yang saat dihubungi sedang berada di luar Samarinda.

Menurut Kadir, permasalahan Andi Harun di Golkar secara organisasi sudah clear dimana yang bersangkutan bukan lagi anggota Golkar. Sedangkan di DPRD Kaltim masih tercatat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian saat ini Andi Harun juga sudah pindah partai ke Partai Gerindra.

“Sosok Andi Harun akan lebih baik bila gentlemen. Mengirimkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kaltim ke Fraksi Golkar atau ke ketua DPRD Kaltim. Karena tidak elok bertahan seperti sekarang ini, baik untuk reputasinya dimata masyarakat maupun bagi partai baru dimana dia sudah menjadi ketua,” tambah Kadir.

Menjadi rancu apabila Andi Harun yang saat ini sudah menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, tapi masih tidak mau mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar. “Apa kata dunia, apa kata masyarakat, apa kata teman-teman sejawatnya di partainya yang baru kalau masih bertahan sebagai anggota Fraksi Partai Golkar,” ungkapnya.

Kadir mengatakan, Golkar tidak akan mencari-cari SK (Surat Keputusan) Partai Gerindra yang menunjuk Andi Harun sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim untuk  dijadikan dasar meminta Andi Harun mundur dari DPRD Kaltim sebab, publik sudah mengetahui dan sudah dipublikasikan. “Ini bukan masalah hukum lagi, tapi soal etika,” ucapnya. (001)

 

Berita Terkait