SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun sedang menyiapkan draft Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda tentang Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, yang disesuaikan dengan sistem pembayaran parkir saat ini, yakni non tunai.
“Kita revisi regulasinya, karena kita sudah berkomitmen untuk menerapkan parkir berbayar non tunai atau pola E-Parking sudah diujicobakan di tahun 2021 lalu dan hasilnya positif, bagus,” kata Andi Harun, Senin (11/4/2022) siang.
Rapat ini dihadiri pula Plh Sekda Dr H Ali Fitri Noor, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu S, Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus, Inspektur Daerah Mas Andi Suprianto, dan Kepala Bagian Hukum Eko Suprayetno, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin beserta anggota TWAP.
“Perwali ini keluar, langsung kita terapkan pembayaran parkir non tunai. Tidak ada lagi pembayaran tunai,” tegas Andi Harun.
Pembayaran non tunai ini untuk menekan kebocoran pendapatan di sektor parkir. Dengan menggunakan pembayaran non tunai, akan menutup ruang gerak para oknum untuk pungli (pungutan liar, Red) dan berpotensi meningkatan pendapatan parkir.
“Selama ini karena kebocoran, tidak sampai Rp3 miliar retribusi parkir yang didapat,” tegas Wali Kota berlatar belakang Lawyer ini.
Andi Harun optimis, jika parkir non tunai diterapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir tembus Rp10 miliar. Penerapan parkir non tunai bukan hanya parkir tepi jalan saja, tetapi juga di taman, pasar, dan tempat khusus parkir. Termasuk parkir otonom di mall maupun pusat perbelanjaan.
“Dari itu saya meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda segera memperbaiki draft revisi Perwali tersebut. “Senin depan kita rapat lagi. Tapi, kalau bisa lebih cepat dalam minggu ini,” pesan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim dua periode ini. (adv)
Tag: Andi Harun