SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wali Kota Samarinda, H Andi Harun menegaskan, dirinya telah menolak permintaan Pertamina yang ingin  dirinya membuat kebijakan harga eceran gas subsidi 3 kilogram dinaikkan dari Rp18 ribu jadi Rp20 ribu.

“Saya sudah tolak, tidak jelas dasar hukumnya permintaan tersebut,” kata Andi Harun menjawab Niaga.Asia, Rabu (3/8/2022).

Menurut Andi Harun, urusan menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) gas subsidi maupun BMM subsidi seperti bio solar dan pertalite, kewenangan pemerintah pusat, bukan kepala daerah, seperti wali kota atau bupati.

“Biar beberapa daerah lain mau mengabulkan permintaan Pertamina, saya tidak mau, efeknya membebani masyarakat,” terangnya.

Kalau HET gas subsidi dinaikkan, jelas yang untung pengusaha, rakyat terbebani, sedangkan jaminan gas mudah didapat, tak ada yang bisa menjamin.

“Kemudian, kalau alasan harga gas dinaikkan inflasi bisa ditekan, Pertamina juga tak bisa memberikan jaminan tertulis inflasi turun setelah harga gas dinaikkan,” ucap Andi Harun.

Wali kota juga tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya atas distribusi gas subsidi dan BBM subsidi yang masih semrawut, antrian makin panjang saja, mulai dari yang antri solar, kini ditambah dengan antrian kendaraan membeli Pertalite.

“Kacau sekali, di SBPU Pertalite kosong, tapi di pengecer Pertalie melimpah. Penyebabnya ya, Pertamina tak mampu mengontrol agen resminya atau SPBU dalam menjual BBM subsidi. Masak tidak bisa membedakan kendaraan yang  berhak dikasih BBM subsidi dengan yang harus ditolaknya,” tegasnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan             

Tag: Gas Subsidi