NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andi Yakub, mengatakan, saat menghadiri undangan rapat strategis bersama Kementerian/Lembaga di Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, mengusulkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik segera diaktifkan atau difungsikan.
“Kehadiran saya di rapat strategis lintas kementerian dan lembaga mewakili masyarakat Sebatik sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terkait perlunya segera diaktifkan PLBN Sebatik,” kata Yakub, Jumat (16/05/2025).
Menurut Yakub, rapat dipimpin Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, dan dihadiri pejabat dari BNPP, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan Imigrasi.
Dalam rapat, kata Yakub, ia menyampaikan kondisi aktual pulau Sebatik, termasuk meningkatnya kasus penyelundupan narkoba, perdagangan orang, miras ilegal, dan barang non prosedural, karena belum adanya entry – exit point resmi.
“Diaktifkannya PLBN Sebatik bisa menjadi solusi strategis dalam memperkuat pengawasan, sekaligus menata perdagangan rakyat dan menutup celah kejahatan transnasional,” sebutnya.
Selama ini keberadaan bangunan megah PLBN hanya sebatas simbol kehadiran negara di tapal batas. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menjaga perbatasan dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana.
Yakub berharap kehadiran negara di perbatasan Sebatik tidak hanya sebatas bangunan fisik, namun juga dalam bentuk sistem dan perlindungan yang nyata agar tata kelola pemerintahan dan hukum berjalan tertib.
“Ada 4 poin kami sampaikan pada pertemuan (1) PLBN adalah wajah negara, (2) perlu skema perdagangan lintas batas yang berpihak pada rakyat, (3) masyarakat berharap keadilan pembangunan dan (4) segera aktifkan PLBN agar membawa manfaat,” bebernya.
Malaysia belum akui PLBN Sebatik
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum difungsikannya PLBN Sebatik. Persoalan ini datang dalam negeri maupun luar negeri.
“Pelabuhan domestik Tarakan terintegrasi ke PLBN Sebatik, pada hal seharusnya tidak boleh. Kemudian keberadan PLBN Sebatik belum diakui secara resmi oleh Malaysia,” terangnya.
Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Andreano Erwin, menyatakan, perlunya pendekatan diplomatik dan dukungan kebijakan nasional, terutama terkait kesepakatan border crossing agreement dengan Malaysia.
“Kita perlu berdiplomatik dengan Pemerintah Sabah, Malaysia mungkin perlu dibuat Peraturan Presiden agar proses ini lebih cepat,” ujarnya.
Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, menyebutkan, PLBN Sebatik akan dijadikan pilot project nasional dan diupayakan berfungsi dalam tahun 2025. Sehingga perlu kiranya dilakukan pertemuan bersama Pemerintah Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara.
“Dalam waktu dekat kita lakukan pertemuan antara KSP dengan Pemerintah Nunukan dan Provinsi Kaltara, membahas hal-hal penting terkait PLBN Sebatik,” tuturnya.
Hilman juga meminta seluruh pihak yang hadir pada rapat strategis lintas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan hasil kesepakatan pertemuan dan mempercepat proses aktivasi PLBN Sebatik.
“Nanti kami dari KSP akan turun kelapangan meninjau langsung PLBN Sebatik,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: PLBN Sebatik