SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan, pelaksanaan program Gratispol dan Jospol masih dalam masa transisi dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat, serta anggaran masih terbatas, tapi arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim baru ini sudah berada di jalur yang benar.
“Kita salut terhadap program Gratispol dan Jospol-nya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur (Rudy Mas’ud-Seno Aji). Walaupun belum bisa menyentuh seluruh kalangan karena keterbatasan pendanaan, tapi kita optimis tahun depan program ini bisa nyaris 100 persen terealisasi,” ujar Husni saat ditemui di gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Menurut Husni, salah satu kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masa transisi pemerintahan yang menyebabkan belum sepenuhnya terintegrasinya visi-misi gubernur dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Masa transisi ini berat. Pak Gubernur belum bisa punya kendali penuh untuk mengintegrasikan programnya dengan instansi teknis. Makanya dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat beliau terus rapat maraton dari pagi sampai sore, tiga sampai empat kali seminggu. Itu semua demi menyelaraskan antara mimpi besar beliau dengan realitas birokrasi,” jelasnya.
Politisi muda Golkar ini menambahkan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, proses akselerasi program diperkirakan akan mulai terasa dampaknya di lapangan.
Husni menyoroti bahwa dalam upaya menjalankan program Gratispol, perlu ada efisiensi dan refocusing anggaran, khususnya di sektor pendidikan.
“Saran Pak Gubernur juga begitu, bahwa orientasi pembangunan harus kembali ke prioritas utama: pendidikan yang benar-benar menyentuh kebutuhan siswa,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa makna “gratis” dalam program pendidikan ini tidak hanya sebatas bebas biaya SPP.
“Gratis itu bukan cuma SPP, tapi juga seragamnya, bukunya, alat tulisnya. Nah, ini yang sedang diupayakan untuk diarahkan agar anggarannya menyentuh langsung ke kebutuhan siswa dan orang tua,” ucap Husni.
DPRD Kaltim, lanjut dia, mendukung penuh langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah provinsi dalam memastikan pemerataan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kaltim, selama dijalankan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.
“Kami di DPRD akan terus kawal dan dampingi proses ini. Kritik pasti ada, tapi itu bagian dari perbaikan. Intinya, arah kebijakannya sudah tepat dan kita optimis jika didukung seluruh elemen, program ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Husni.
Penulis: Nai | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: GratisPol