Anggota DPR Nilai Aturan Wajib PCR Beratkan Calon Penumpang Pesawat

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Andri/Man.

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai aturan wajib tes PCR bagi calon penumpang maskapai penerbangan di Pulau Jawa dan Bali serta daerah PPKM level 3 lainnya kontraproduktif dengan membangkitkan perekonomian.

Suryadi menyatakan, aturan tersebut memberatkan calon penumpang pesawat karena selain biayanya relatif mahal calon penumpang juga sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

“Aturan ini menjadi tidak relevan bila diterapkan di daerah PPKM level 1 dan 2. Di sana kondisinya sudah membaik, kasus positif sudah jauh berkurang. Bahkan jumlah vaksinasi di daerah tersebut dapat dikatakan cukup tinggi. Terlebih, aturan yang hanya diterapkan pada sektor penerbangan menjadi sangat diskriminatif,” ujar Suryadi dalam siaran persnya, Senin (25/10/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat adanya ironi jika ketentuan penerbangan malah diperketat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah membaik saat-saat ini. Padahal, sambung Suryadi, perjalanan udara relatif lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan darat, sehingga interaksi antar penumpang justru bisa diminimalisir pada angkutan udara.

Tak hanya itu, tutur Suryadi, pesawat saat ini sudah dilengkapi dengan teknologi HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang memungkinkan siklus filtrasi udara setiap tiga menit sekali. Dengan demikian, lanjut Suryadi, risiko penumpang pesawat tertular Covid-19 melalui udara seharusnya dapat berkurang.

Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu juga menyayangkan harga tes PCR yang jauh lebih tinggi dari harga tiket beberapa rute dan maskapai penerbangan itu sendiri. “Seharusnya.setidak-tidaknya pemerintah harus menurunkan harga tes PCR terlebih dahulu agar lebih terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Suryadi.

Seperti diketahui, kewajiban tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang menuai kontroversi bahkan penolakan di kalangan masyarakat luas. Kebijakan itu dinilai memberatkan calon penumpang pesawat karena selain biayanya relatif mahal calon penumpang juga sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

Pertanyakan Koordinasi Lintas Kementerian

Sementara itu, menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyayangkan sekaligus mempertanyakan landasan aturan yang menjadikan tes polymerase chain reaction (PCR) wajib sebagai syarat penerbangan.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto: Andri/Man

“Ini perlu diperjelas landasan aturan ini lahir, kenapa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Ini hasil Satgas Covid atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru,” tanya Novita dalam keterangan pers yang disampaikan kepada Parlementaria, Senin (25/10/2021).

Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, ia mengungkapkan rasa prihatin terkait terpukulnya sektor penerbangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19.  Sepanjang tahun 2020-2021, sektor penerbangan Indonesia mengalami berbagai hantaman di semua lini. Di antaranyaa pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara hingga UMKM dan jasa perjalanan yang gulung tikar.

Tentu saja, serangkaian kejadian tersebut berimbas pada daerah-daerah yang hidup mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali dan Lombok. Di sisi lain, Novita mengapresiasi sektor penerbangan yang tetap berusaha bangkit untuk tetap bertahan di situasi yang pelik ini. Hal tersebut terbukti dengan semakin membaiknya sektor penerbangan  berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kemenhub.

“Kita di Komisi V itu mulai senang melihat laporan kementerian perhubungan, terutama pada sektor penerbangan. Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu di sini,” tutur Novita.

Memahami kondisi tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut meminta Kemendagri untuk segera mengevaluasi instruksi wajib PCR untuk penerbangan tersebut. Evaluasi ini menjadi vital sebagai bahan penilaian apakah PCR perlu diterapkan sebagai syarat penerbangan. Lebih lanjut, dengan diimplementasikan kebijakan tersebut apakah telah sesuai dengan standar dan fungsi yang telah ditentukan.

“Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan ke-new normal-an harus disesuaikan antar sektor. Sekaligus saya minta untuk Tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19, untuk screaning cukup Tes SWAB Antigen saja. Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini. Kita tempatkan sebagaimana mestinya,” urai Novita.

Lebih lanjut, Srikandi Gerindra itu ingin setiap elemen pemerintah berupaya dengan memberikan dukungan terutama menunjang kebangkitan sektor penerbangan di tanah air. Dengan hidupnya perekonomian di lingkungan bandara, maka dapat meminimalisir dampak akibat imbas pandemi Covid-19.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: