Anggota DPR RI Minta Kaji Ulang Alokasi Anggaran ‘Food Estate’

Presiden didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Gubernur Kalteng saat meninjau jaringan irigasi dan reklamasi rawa, di Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (9/7/2020). (Foto: BPMI)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka meminta Kementerian Pertanian mengkaji ulang pengalokasian anggaran untuk food estate, sebab  proyek yang menghabiskan anggaran cukup besar tersebut akan lebih baik bila difokuskan pada peningkatan produksi tanaman lainnya seperti jagung, kedelai dan padi.

“Olehnya itu saya minta supay anggaran food estate itu dialokasikan untuk produksi jagung, supaya bisa peningkatan produksi. Daripada anggaran yang dialokasikan saat ini kurang memberikan dampak yang positif bagi peningkatan produksi,” ujar Suhardi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, lanjutnya, Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI secara resmi tidak pernah merekomendasikan bahkan menolak untuk impor beras. Dimana, Kementerian Pertanian bisa dikatakan sukses jika produksi pangan bisa meningkat, sehingga impor pangan tidak diperlukan lagi.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap pemerintah bisa fokus pada peningkatan produksi pangan.

“Bisa dipacu dengan meningkatkan produksi jagung, kedelai, dan padi. Terus terang, indikator keberhasilan Kementerian Pertanian itu bila tidak ada impor beras,” terang Suhardi.

Diketahui, proyek food estate merupakan salah satu program pemerintah dalam menjadikan lahan seperti di Kalimantan sebagai lumbung pangan Indonesia. Namun, pada perjalanannya, pengembangan food estate mengalami berbagai permasalahan seperti masih tergenang air dan PH tanah atau air terlalu rendah.

Selain itu, Kalimantan yang kondisi geografisnya berupa perbukitan yang miskin unsur hara dan hamparan rawa tersebut rentan mengalami kerusakan. Hasil panen dari food estate tersebut juga jauh dari modal yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai proyek tersebut.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: