SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Kaltim ramai-ramai minta Gubernu Kaltim, H Isran Noor mengganti Plt Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Kaltim, Buyung dan Itwilprov melakukan investigasi terkait informasi dari kalangan kontraktor yang menyebut untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang harus mengeluarkan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek kepada oknum-oknum di Unit PBJ.
Demikian disampaikan anggota DPRD Kaltim, H Muhammad Adam dan Syafruddin dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Reses, Selasa (9/8/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, H Makmur HAPK, didampingi Wakil Ketua, Seno Aji, Sigit Wibowo, dan Muhammad Samsun, Sedangkan dari Pemprov Kaltim hadir, Pj Sekda, Indra Riza Riadi.
Menurut Adam, sejak Buyung menjadi Plt Kepala PBJ, kontraktor yang ditetapkannya sebagai pemenang lelang banyak yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat berakhirnya kontrak, yakni pada tanggal 31 Desember, bahkan walau sudah diberi perpanjangan waktu hingga bulan April tetap saja tak bisa menyelesaikan pekerjaan.
Kemudian, kalaupun ada kontraktor yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 31 Desember, tapi kualitas proyek menjadi sangat buruk, hancur-hancuran, dan dikeluhkan masyarakat sebegai penerima manfaat.
“Kedua masalah itu semakin mudah ditemui sejak Plt PBJ dijabat Buyung. Dia suka menetapkan pemenang lelang yang menawar paling rendah (murah) tapi tak punya kemampuan menganalisa dampaknya terhadap kualitas proyek. Jadi saya usulkankan ke Pemprov untuk mengganti itu Buyung,” tegas Adam.
“Dinas teknis seperti PUPR-Pera sudah menghitung harga ideal proyek agar kualitasnya bagus dan pemborong juga dapat untung yang wajar dengan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), tapi Buyung menetapkan pemenang lelang yang terendah, ada yang membuang harga hingga 23 persen hingga 27 persen dari HPS,” ujarnya.
Akibat yang menang lelang adalah kontraktor yang menawar terendah, pekerjaannya ngak karuan-karuan. Contohnya di Balikpapan ada 2 paket proyek drainase di Jalan MT Haryono yang hancur-hancuran tahun 2021.
Pertama, proyek normalisasi drainase di Jalan MT Haryono, dibelakang RSU Kanudjoso Balikpapan tak bisa diselesaikan kontraktornya tepat waktu. Malahan proyek yang mangkrak tersebut bikin susah warga di Perumahan Tumaritis, karena saat hari hujan, air tumpah ke permukiman sebab, drainase mangkrak.
Kedua, kata politisi Partai Hanura ini, normalisasi drainase di Jalan MT Haryono dekat Telkom, juga tak selesai 31 Desember, sehingga harus diaddendum masa penyelesaian pekerjaan. Proyek selesai, tapi kualitas juga tidak bagus, malahan drainase yang dinormalisasi jadi kayak ular, melintir-melintir, sehingga tak membuat air lancar mengalir ke anak sungai yang akan membawa ke laut.
“Berdasarkan pengamatan saya waktu meninjau ke lapangan, penyebabnya juga gegara pemborongnya saat lelang juga menawar sangat rendah dari HPS yang dibuat instansi teknis,” kata Adam yang berasal dari Dapil Balikpapan.
“Sudah saatnya Plt Kepala PBJ diganti kalau mau, kalau ingin proyek pemerintah berkualitas. Pemenang lelang tidak harus yang menawar terendah,” sambungnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKB, Syafruddin juga menyatakan sependapat dengan rekan-rekannya, yang sebelumnya mengusulkan Buyung diganti.
“Saya sependapat, mendukung Buyung diganti agar tak proyek pemerintah berkualitas,” pungkasnya.
Atas usulan anggota DPRD Kaltim tersebut, Pj Sekdaprov Kaltim, Indra Riza Riadi hanya mendengarkan saja sebab, seusai mendengarkan interupsi Syafruddin, rapat langsung ditutup Makmur.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Muhammad Adam