JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mempertanyakan arah kebijakan pemerintah terkait penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Mori menilai adanya potensi tumpang tindih usaha antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Ia menekankan perlunya pemetaan yang jelas agar kedua entitas ekonomi desa ini tidak saling berebut ruang usaha yang terbatas.
“BUMDes itu jelas adalah BUM milik desa. Sementara Koperasi Merah Putih adalah koperasi, dari masyarakat untuk masyarakat, dipilih oleh masyarakat yang ada di sana. Pertanyaan saya, sudakah Bapak membedakan jenis usahanya? Jangan sampai BUMDes ngurus pupuk, koperasi juga ngurus pupuk. Dua-duanya usaha, sementara di desa usahanya terbatas,” ujar Mori.
Ia menambahkan, hingga kini dirinya belum melihat adanya perbedaan mendasar yang dibuat pemerintah dalam mendorong penguatan BUMDes dan koperasi. Padahal, menurutnya, tanpa diferensiasi yang jelas, potensi konflik di lapangan bisa terjadi.
“Sehingga saran saya, dalam kondisi anggaran yang terbatas ini, kita fokus saja. Kalau mau ada perubahan yang radikal, Koperasi Merah Putih ini jalan yang lebih tepat. Tapi kalau ini yang kita dorong, kenapa kok kebijakan anggarannya masih banyak bicara BUMDes? Angkanya cukup besar,” tegasnya.
Mori juga menyampaikan kritik bahwa sebagian besar BUMDes yang ada saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. “Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada BUMDes-BUMDes yang ada di desa, tapi setahu saya BUMDes ini kembang-kempis, Pak,” katanya.
Untuk itu, ia meminta agar Kementerian Desa dapat menyajikan data komprehensif mengenai jumlah BUMDes yang benar-benar sukses dan memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat desa. Dengan begitu, arah kebijakan dapat lebih terfokus dan tidak menimbulkan tumpang tindih maupun persaingan yang tidak sehat di tingkat akar rumput.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Koperasi