sos
Pengurus PPK Migas Kaltim saat beraudiensi dengan SKK Migas.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sebagai langkah awal mendapatkan pekerjaan di PT Pertamina Hulu Migas (PHM) sejumlah anggota PPK (Perkumpulan Pengusaha Kontraktor) Migas Kaltim mengikuti pengenalan atau sosialisasi sistem basis data vendor CIVD (Centralized Integrated Vendor Database), SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administrasi), dan SKTPM (Surat Keterangan Tanda Penyedia (barang dan jasa) Mampu).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan PHM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Balikpapan, 1 Maret 2018,  anggota PPK Migas Kaltim dipandu Reza Abbas, Procurement Commitee (PC)  dan Djulianto Tasmat, External Relation PHM. Sedangkan sebagai peserta, turut juga Ketua PPK Migas Kaltim, Sudirman dan sejumlah anggota PPK Migas Kaltim. “Pengenalan dan pelatihan, atau sosialisasi dilaksanakan bertahap,” kata Sudirman kepada Niaga.asia, Jumat (9/3).

Menurut Sudirman, sekarang ini anggota PPK Migas sudah 170 perusahaan, sebagian besar kategori perusahaan menengah. Agar bisa bersaing dalam tender dan memperkuat modal, sejumlah anggota akan mendirikan perusahaan bersama (konsorsium), dengan demikian bisa mengambil pekerjaan lebih besar dengan nilai Rp10 miliar ke atas. “Sekarang kita baru kuat mengikuti tender dengan nilai antara Rp2,5 – Rp10 miliar,” ungkapnya.

CIVD adalah media sentralisasi pangkalan data (database) Kontraktor KKS yang terintegrasi dan berbasis jaringan komputer. Pangkalan data ini sebagai penilaian kualifikasi vendor secara terpusat dan terintegrasi sehingga pelaksanaan pengadaan menjadi lebih efisien.

Sesuai dengan pemaparan kelompok kerja pengadaan bersama CIVD pada saat Indonesia Supply Chance Management (SCM) Summit pada April tahun lalu disebutkan bahwa tujuan CIVD adalah penyelarasan dengan ketentuan PTK-0007, standardisasi penilaian kualifikasi rekanan yang diberlakukan lintas Kontraktor KKS, transparansi dan akuntabilitas pada proses pendaftaran dan penilaian kualifikasi rekanan, serta peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan baik dari aspek tata waktu pengadaan maupun aspek penghematan biaya.

sudirman
Ketua PPK Migas Kaltim, Sudirman menerima cinderamata dari manajemen SKK Migas.

Procurement Committee PHM, Reza Abbas menerangkan. Secara umum frekuensi  proses pengadaan (barang dan jasa) akan meningkat di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Untuk dapat berpartisipasi dalam proses tender, beberapa persyaratan utama perlu dilakukan diantaranya memiliki akun di sistem CIVD dan situs Proccom PHM.

“Untuk terdaftar,  anggota PPK Migas Kaltim harus menyiapkan dokumen-dokumen dan mengunggahnya secara daring/on-line, sehinggah nanti terdaftar dalam basis data vendor CIVD dan situs Proccom,” kata Reza.

Menurut Reza, setelah dokumen perusahaan anggota PPK Migas Kaltim diunggah, apabila memenuhi persyaratan sebagimana diatur dalam sistem, maka anggot PPK Migas akan memiliki akun aktif dan sertifikat  SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administrasi) yang diterbitkan oleh sistem CIVD dan SKTPM (Surat Keterangan Tanda Penyedia (barang dan jasa) Mampu) yang diterbitkan oleh situs Proccom PHM. “Apabila sudah mendapatkan kedua sertifikat tersebut, maka informasi mengenai tender diterima secara otomatis melalui email anggota PPK Migas,” paparnya.

Reza juga mengatakan, coatching clinik untuk SPDA dan SKTPM secara rutin disediakan oleh PC (Procurement Committee) sebanyak 2x seminggu. “Pertemuan, atau coatching clinik dapat diatur dengan menghubungi nomor kontak yang disampaikan di situs Proccom,” ungkapnya.

Terhadap pertanyaan anggota PPK Migas, Reza mengatakan, laporan keuangan yang diaudit diperlukan untuk perusahaan golongan usaha besar, sedangkan untuk perusahaan golongan menengah dan kecil cukup dengan laporan keuangan yang ditandatangani direktur utama.

Kemudian terkait dengan pengalaman kerja perusahaan, disampaikan Reza, bukti pengalaman kerja diperlukan hanya untuk pekerjaan jasa dengan kategori resiko tinggi dan menengah. “Untuk perusahaan penyedia barang dan tender untuk golongan usaha kecil dan menengah, dan pekerjaan dengan kategori resiko rendah, bukti pengalaman kerja tidak diperlukan,” katanya.

Untuk baiknya, lanjut Reza, apapun pengalaman yang telah dilakukan, baik itu di bidang migas ataupun diluar industri migas, sepanjang sesuai dengan bidang dan sub bidang usaha, diunggah saja ke sistem supaya dapat dipelajari segera saat tahapan kualifikasi.

Hal penting lain yang disampaikan adalah, perusahaan anggota PPK Migas Kaltim yang telah memiliki SPDA dan SKTPM agar selalu memastikan status dokumen valid setiap saat supaya tidak kehilangan kesempatan mengikti tender. “PPK Migas Kaltim perlu punya tim khusus untuk memonitor satatus validasi SPDA dan SKTPM anggotanya,” saran Reza. (001)

 

Berita Terkait