Angka Kemiskinan di Berau Cenderung Menurun

aa

aa
Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 dan launching System Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Peka Sikawan) berbasis web/android di ruang Sangalaki Setkab Berau, Senin (25/11). (Foto Humas Pemkab Berau)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau telah membuat angka kemiskinan cenderung menurun. Berdasarkan review atau evaluasi , pada tahun 2018 angka kemiskinan 5,04 persen, lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,41 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Berau dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 dan launching System Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Peka Sikawan) berbasis web/android di ruang Sangalaki Setkab Berau, Senin (25/11) .

Agus Tantomo dalam paparannya menyampaikan angka penduduk kemiskinan  tahun 2018 sebesar 5,04 bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) bersifat sementara.Angka kemismikinan di Berau berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kaltim.

“Meski demikian, saya  berharap tim tetap berupaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Tanggungjawab kita semua untuk berpikir kreatif dalam rangka mensiasati permasalahan kemiskinan tersebut, terlebih pada kondisi keuangan daerah yang terbatas,” tegasnya.

Pengangguran

                Dalam kesempatan itu, Wabup Agus Tantomo juga memaparkan penurunan tingkat pengangguran, dimana capaian tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 mencapai 67,38 persen dan tahun 2018 ini meningkat tercatat 68,04 persen.

“Selain itu kemandirian masyarakat desa juga meningkat, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas SDM, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta memastikan kelestarian lingkungan,” kata Agus Tantomo.

Sementara Bupati Berau, H Muharram saat membuka Rakor dan me-launching aplikasi “Peka Sikawan”, menegaskan, dalam penanggulangan kemiskinan yang terpenting adalah menyatukan persepsi  dari pusat hingga daerah tentang kriteria warga miskin agar   menghasilkan data yang sama dan akhirnya program yang dilaksanakan akan mencapai sasaran target yang ditetapkan.

“Sehingga saya berharap melalui Rakor yang menghadirkan narasumber dari Bappenas  memberikan pemahaman dan dan akhirnya persepsi yang sama tentang kriteria warga miskin,” tegasnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan , kata Muharram,  Pemkab Berau sangat serius dengan berbagai program, termasuk membangun perdesaan melalui alokasi dana kampung (ADK) yang juga dilengkapi dengan regulasi untuk dilaksanakan dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dipedesaan.

Pemkab memberikan bantuan langsung tunai hingga santunan kematian kepada keluarga kurang mampu, maupun program bantuan pendidikan dan program lainnya“Sesuai dengan Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran, Kabupaten Berau telah merealiasikan ADK dan Alhamdulillah dari yang dilakukan ini terasa dan perubahan signifikan dari status desa,” ungkapnya.

Menurut Muharram, melalui aplikasi Peka Sikawan  berbasis web/android, diharapkan

semakin memudahkan pendataan warga kurang mampu  untuk menjadi acuan  seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau. “Target akhir kita semua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (hms3/ana)

Tag: