BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Kenaikan prevalensi stunting di Balikpapan memicu perhatian serius Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menyatakan, DPRD akan mendorong agar penanganan stunting menjadi program prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
“Penting langkah konkret dari pemerintah kota yang langsung menyentuh kebutuhan anak dan keluarga, mulai dari pemenuhan gizi hingga penyediaan ruang bermain yang layak,” katanya. Angka stunting masih jauh dari target nasional dan terus menunjukkan tren peningkatan.
Data terbaru dari Dinas Kesehatan Balikpapan menunjukkan bahwa angka stunting di kota ini naik dari 21,6 persen menjadi 24,6 persen dalam setahun terakhir. Kenaikan itu jauh di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Menurut Alwi, dalam waktu dekat, DPRD akan mulai pembahasan maraton terhadap APBD Murni 2026 dan APBD Perubahan, salah satu fokusnya yakni evaluasi terhadap program-program penanganan stunting di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya belum melihat laporan rinci dari OPD terkait program untuk stunting, tapi nanti saat pembahasan APBD kami akan cek. Ini harus jadi prioritas karena angkanya masih tinggi,” katanya, Kamis (31/7/2025).
Selain intervensi gizi, DPRD juga menekankan perlunya program-program kota ramah anak yang lebih konkret dan tidak sekadar seremonial. Adapun bentuk usulan yang disampaikannya antara lain penyediaan taman bermain anak di tiap kelurahan.
“Saya minta setiap kelurahan punya taman bermain. Anak-anak sekarang terlalu banyak main HP, ini berdampak ke nilai pelajaran mereka juga,” tekan Alwi kepada awak media.
Menurutnya, keberadaan taman-taman bermain dapat membantu mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai, sekaligus menjadi bagian penting dari pendekatan ramah anak dalam kebijakan kota.
Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati, menyebut lonjakan ini sebagai alarm serius yang harus ditangani dengan pendekatan lebih terstruktur dan terintegrasi.
“Ini peringatan bagi semua pihak untuk lebih fokus dan kolaboratif dalam menangani stunting,” ucap Alwiati saat diwawancarai belum lama ini.
Sebagai respons, Dinkes menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) untuk memperluas layanan preventif dan edukatif bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita.
Langkah-langkah yang kini diperkuat antara lain pemeriksaan rutin tumbuh kembang, edukasi gizi, serta pendampingan yang dimulai dari puskesmas hingga ke tingkat RT melalui kader kesehatan.
Penyebaran kasus stunting, bagi Alwiati, terjadi merata di seluruh kecamatan di Balikpapan. Oleh karena itu, strategi penanganannya juga tidak bisa terfokus pada wilayah tertentu.
“Semua kecamatan perlu disentuh dengan kebijakan dan layanan yang proporsional,” tegasnya.
Intervensi menyeluruh itu diharapkan bisa menekan angka stunting secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.
Pemerintah juga terus menekankan pentingnya perubahan pola asuh, perbaikan sanitasi, dan peningkatan akses gizi sejak masa kehamilan sebagai faktor kunci pencegahan stunting.
Sebagai informasi, target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.
Dengan capaian saat ini, Balikpapan masih memiliki selisih hampir 5 persen dari rata-rata nasional, dan lebih dari 10 persen dari target nasional.
Penulis: Putri | Editor: Intoniswan
Tag: Stunting