SAMARINDA.NIAGA.ASIA  – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, mempertanyakan kewenangan Wali Kota Samarinda, DR H Andi Harun dan Pemerintah Kota Samarinda menutup usaha tambang batubara tahun 2026 sebab, urusan tambang sudah diambilalih pemerintah pusat.

“Tambang batubara yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat, seharusnya ditutup saja sekarang, tidak perlu menunggu tahun 2026 sebagaimana dicanangkan Wali Kota Samarinda. Kalau memang mau ditutup, ya harus dari sekarang. Jangan tunggu 2026,” ujar Angkasa Jaya kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Angkasa Jaya mempertanyakan apakah Andi Harun dan Pemerintah Kota Samarinda punya wewenang menutup tambang batubara, kerana, menurut Angkasa Jaya, urusan pertambangan Minerba sudah diambilalih pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM.

masih menjabat sebagai Walikota Samarinda pada tahun 2026, mengingat masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024.

Ia menambahkan bahwa penutupan tambang batubara di Samarinda akan berdampak besar bagi perekonomian daerah dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan persiapan yang matang sebelum mengambil keputusan penutupan.

“Penutupan tambang batubara ini kan bukan perkara mudah. Ada banyak yang harus dipertimbangkan seperti persoalan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya dan berpotensi meningkatnya jumlah pengangguran,” katanya.

Perlu dipikirkan skema pekerjaan baru bagi pekerja tambang saat ini, kalau kegiatan tambang batubara disetop. Pemkot Samarinda perlu melibatkan banyak pihak terkait rencana penutupan tambang batubara, seperti pengusaha tambang dan buruh tambang.

“Semua pihak harus dilibatkan, jangan sampai penutupan tambang ini hanya menjadi keputusan sepihak,” pungkasnya.

Penulis: Yuliana Ashari I Editor: Intoniswan I ADV DPRD Samarinda

Tag: batubara