APBD  Berau 2021 Turun, Ekonomi Kerakyatan Bakal Digenjot

Wabup Berau H.Agus Tantomo. (foto Rita Amelia/Niaga.Asia)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –Pemangku kebijakan bakal menerapkan beberapa hal guna antisipasi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. Tak hanya jangka panjang, rencana jangka pendek juga dipersiapkan oleh Pemkab Berau, sehubungan dengan  APBD Berau Tahun Anggaran 2021 hanya Rp1,5 triliun, atau turun 50 persen dibandingkan tahun 2020.

Pertama, kata Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo,  dalam jangka panjang, Pemkab Berau bakal menyesuaikan arah pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang baru akan disiapkan. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya bakal mengikuti intruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

“Perkiraan saya, dua minggu kedepan pemerintah pusat bakal mengumumkan kondisi resesi ekonomi. Resesi sendiri, selain berdampak pada menurunnya pendapatan, juga akan mempengaruhi iklim investasi. Pemerintah nantinya akan mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan ekonomi. Nanti akan ada program-program stimulan yang dilakukan,” terang Wabup H.Agus Tantomo usai menandatangani MoU KUA PPAS 2021, Senin (14/9/2020).

Sedangkan untuk di daerah, langkah yang diambil, salah satunya adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain itu, program-program yang sifatnya padat karya juga akan terus digenjot. Kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan dana besar tentu akan didukung. Karena kondisi kita juga tidak memiliki cukup anggaran.

“Anggaran yang ada nantinya adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, misalnya untuk peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan usaha-usaha lainnya,” tambahnya.

Untuk diketahui, untuk APBD 2021 Pemkab Beau – DPRD Berau telah menyepakati KUA PPAS APBD Berau Tahun 2021 Rp 1,5  triliun. Peruntukan anggaran publik diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi yang belum tuntas.

Kemudian, untuk peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup terutama perbaikan sanitasi. Pengembangan pertanian dan UMKM dalam mendukung ketahanan pangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, penataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan sosial dan peningkatan penganekaragaman pangan. (mel/adv)

Tag: