SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), berdampak terhadap penurunan APBD Kaltim 2026, hanya menyentuh angka Rp15,15 triliun. Besaran APBD itu tentu tidak sebanding dengan APBD Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, Fraksi PAN-NasDem mempertanyakan keberlangsungan proyek pembangunan Kaltim di tengah keterbatasan anggaran, salah satunya pembangunan tol Samarinda-Bontang (SamBon) untuk mempermudah akses berpergian masyarakat antar wilayah, yang sebelumnya sempat direncanakan Gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir Kukar dan Bontang.

Dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-45, Anggota Fraksi PAN-NasDem Abdul Giaz menyoroti APBD Kaltim tahun 2026 yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, hanya Rp15,15 triliun pada 2026.

“Dari Rp15,15 triliun, pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun,” kata Giaz saat rapat paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Sabtu 29 November 2025 malam.

Penyesuaian itu merupakan imbas dari pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari kesepakatan KUA-PPAS yang semula sebesar Rp21,35 triliun, menjadi sebesar Rp15,15 triliun,” ujarnya.

Menurut Giaz, besaran APBD Rp15,15 triliun tersebut mencangkup Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim diproyeksikan mencapai Rp10,75 triliun, sementara pendapatan transfer hanya sebesar Rp3,13 triliun.

Di sisi belanja anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp8,16 triliun dan Belanja Transfer sebesar Rp5,89 triliun.

Adanya penurunan APBD Kaltim dari yang sebelumnya menyentuh Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun, mencuatkan kekhawatiran terhadap prioritas pembangunan di Kaltim.

Fraksi PAN-NasDem mendesak Pemprov Kaltim segera memaparkan strategi riil untuk menata ulang prioritas pembangunan, dan mencari sumber pendanaan alternatif.

“Pemda Provinsi Kaltim tentunya akan menata ulang prioritas pembangunan, serta mencari sumber pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta, BUMD, dan lembaga non pemerintah,” ucapnya.

Fraksi PAN-NasDem juga menyoroti beberapa kondisi infrastruktur jalan antar kota/kabupaten yang diklaim masih jauh dari kata baik.

“Kita ketahui bersama bahwa kondisi jalan di kota Samarinda ke Kutai Barat hingga ini rusak dan belum ada perbaikan, kemudian kondisi jalan menuju Bontang, Kutai Timur hingga ke Berau, keadaannya belum bisa dikatakan pada kondisi mantap,” jelas Giaz.

Terakhir, Fraksi PAN-NasDem kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang dinilai kian mendesak untuk peningkatan akses berpergian masyarakat antar daerah di Kaltim.

“Kemudian bagaimana kelanjutan rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang? Mengingat semakin padatnya ruas jalan transnasional yang selama ini digunakan oleh masyarakat,” demikian Abdul Giaz.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: APBDDPRD KaltimInfrastrukturTol Samarinda-Bontang