SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Legislator Karang Paci dari Fraksi Golongan Karya, Sapto Setyo Pramono, APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar Rp18 triliun, atau turun Rp3 triliun dibandingkan tahun 2025, sebagaimana dipaparkan dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan RPJMD 2025–2029, masih perkiraan, masih bersifat prediksi, belum final.
“Kalau penurunan itu kan baru prediksi ya. Prediksi mah bisa-bisa saja. Bisa jadi realisasi nanti berbeda,” kata Sapto yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, ketika diwawancarai hari Minggu (11/5).
Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi bersama DPRD tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru di tengah situasi global yang belum stabil. Menurutnya, faktor eksternal seperti geopolitik dunia dan perdagangan internasional, terutama ekspor batu bara, sangat memengaruhi struktur pendapatan Kaltim, baik dari PAD maupun DBH, dan lainnya.
“Ini kan, sebenarnya dampak dari perang yang belum selesai. Kita masih sangat tergantung pada ekspor batubara, dan pembeli terbesar seperti China dan India juga belum sepenuhnya pulih dari tekanan ekonomi global,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa kondisi ini membuat ketergantungan terhadap komoditas batubara menjadi titik rawan dalam struktur ekonomi daerah. Namun, dirinya optimistis bahwa pendapatan daerah tetap bisa meningkat jika iklim geopolitik membaik dan iklim investasi kembali kondusif.
“Saya haqqul yaqin, kalau kondisi global membaik, investasi juga kembali stabil, maka pendapatan negara maupun daerah pasti ikut naik. Itu pasti,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya pasrah pada dinamika pasar global. Akan tetapi, harus mulai memaksimalkan sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD, seperti PBB-KB, PKB, dan BBNKB yang selama ini penyumbang terbesar.
“Kalaupun memang terjadi penurunan, ya kita syukuri saja. Tapi kita juga harus kerja keras mencari potensi pendapatan dari sektor lain. Misalnya dari hilirisasi, pariwisata, pertanian modern, atau pengembangan kawasan ekonomi baru,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi urusan keuangan dan ekonomi daerah, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan global.
Musrenbang RPJMD Kaltim tahun 2025–2029 menjadi momentum penting untuk menyusun arah pembangunan yang responsif terhadap tantangan fiskal, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Kaltim agar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBD Kaltim