APBD Samarinda Tahun 2018 Bertambah Rp218, 296 Miliar

aa
Sidang Paripurna DPRD Samarinda pengesahan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Foto Intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar Rp218,296 miliar di APBD-P 2018, sehingga secara keseluruhan APBD Samarinda Tahun 2018 menjadi Rp2,599 triliun.

Demikian disahkan DPRD Samarinda-Pemerintah Kota Samarinda dalam Sidang Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (27/9). Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Samarinda, H Achmad Sukamto, didampingi Wakil Ketua, H Siswadi dan Helmi Abdullah. Dalam sidang yang dihadiri 31 anggota Dewan itu, hadir langsung Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang.

Faraksi-fraksi di DPRD Samarinda dalam pendapat akhirnya sebelum APBD-P disahkan dan ditanda tangani wali kota dan pimpinan DPRD Samarinda, umumnya meminta anggaran yang dialokasikan di APBD-P diserap maksimal untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat, dan juga menyampaikan agar Pemkot Samarinda terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari pos-pos penerimaan yang belum maksimal, seperti pajak restoran, retribusi parkir, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan lainnya.

Juru bicara Farksi Partai Golkar, Nano Sumarno misalnya, selain menyampaikan saran yang sifatnya umum, juga meminta Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang,  segera menyelesaikan sengketa tanah antara SDN 006 di Jalan Piano dengan SMAN 16 Samarinda, sehingga proses belajar dan mengajar kedua sekolah bisa berjalan dengan normal. “Sementara ini pelajar SMAN 16 belajar di Perpustakaan Samarinda,” ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda melakukan pengawasan di lapangan lebih banyak lagi dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari obat dan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Memastikan kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD-Murni bisa selesai 100% di akhir tahun anggaran, serta memastikan traffic light (lampu pengatur lalu lintas) berfungsi di semua persimpangan jalan.

Sedangkan Juru Bicara Farksi PDI-P, Misirah dalam pendapat akhir fraksinya menyampaikan bahwa saat melakukan reses, masyarakat memintadi kiri-kanan jalan lingkungan yang sudah disemen dibuat drainase sehingga pada saat hujan turun, air bisa mengalir ke drainese, bukan masuk ke dalam rumah warga. “Masih banyak jalan lingkungan yang sudah disemen tapi belum mempunyai drainase,” katanya.

Fraksi PDI-P juga meminta wali kota melanjutkan program semenisasi jalan lingkungan di kawasan permukiman yang jalannya masih berupa jalan tanah, terutama di pinggiran kota. “Panjang jalan lingkungan yang belum disemen hanya berkisar 100-300 meter, tapi tersebar di banyak permukiman,” kata Misirah.

Ia juga meminta wali kota untuk berkomunikasi dengan kepala Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Samarinda perihal lambatnya proses pensertifikatan tanah secara perorangan di KPN Samarinda, karena ada masyarakat sudah mengurus sertifikat tanah 1-2 tahun belum selesai-selesai. “Pelayan e-KTP juga belum memuaskan karena pemerintah kecamatan dan Disdukcapil sering kehabisan blangko KTP atau, blangko KTP ada tapi tinta printer habis,” ungkap Misirah (001)