KUTA.NIAGA.ASIA– Provinsi kaya sumber daya alam inginkan keadilan dalam hal bagi hasil devisi yang disumbangkan daerahnya ke pemerintah. Sekarang ini provinsi  penghasil devisa belum mendapat bagian yang seimbang, begitu pula dengan infrastruktur. Infrastruktur di provinsi penghasil devisa, misalnya jalan rusak parah yang parah, ditambah masalah lingkungan. Semua itu kini ditanggung pemerintah daerah.

Demikian disuarakan Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali, hari ini, Senin (09/05/2022).

Menurut Syamsuar, ia sangat mengharapkan keadilan ini bisa terwujud melalui langkah kompak APPSI.

“Gubernur punya janji untuk mensejahterakan masyarakat,  bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Darimana uangnya kalau tidak ada keadilan. Pajak ekspor dan cukai lampaui target, Menteri Keuangan datang ke Riau memberi penghargaan. Saya bilang tidak perlu penghargaan, karena yang penting DBH kita bertambah,” bebernya.

Syamsuar juga mengapresiasi Gubernur Kaltim, Dr. H Isran Noor yang dianggapnya kembali melakukan gebrakan luar biasa untuk mendapatkan keadilan dalam bagi hasil SDA.

“Dulu Pak Isran juga inisiator bersama-sama kami saat menjadi ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” ungkap Syamsuar.

[Intoniswan|ADV/Kominfo Kaltim]

Tag: DBH SDA