SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Kaltim diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim HM Aswin mengatakan mengapresiasi masukan-masukan, dan pertanyaan-pertanyaan, serta memahami apa-apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim, misalnya tentang kemiskinan, pengangguran maupun masukan-masukan lainnya.
Hal itu dikatakan Aswin saat menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Kaltim, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Yang Digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (6/6/2022).
Rapat Paripurna ke-19 DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Seno Aji, Sekretaris Dewan dan anggota DPRD Kaltim, yang digelar secara offline dan online.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, berbagai tanggapan dan masukan disampaikan baik itu mengenai capaian tingkat kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, indeks lingkungan hidup, pelaksanaan reformasi dan birokrasi, maupun usulan pembangunan pelayanan kesehatan rumah sakit di daerah pedalaman.
Selain kritikan dan masukan, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya, dengan harapan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk pada laporan keuangan pemerintah Kaltim untuk tahun berikutnya.
“Kami berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan, dan terus meningkatkan kualitas pada laporan keuangan pada tahun berikutnya. Dan keberhasilan ini bisa menjadi motivasi dan pemicu dalam peningkatan pengelolaan keuangan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat Kaltim,” kata Salehuddin juru bicara fraksi Golkar.
Menurut Aswin, terkait data kemiskinan, memang Pemprov tidak melakukan pendataan, tapi apa yang dilaporkan merupakan data dari BPS Kaltim, dimana kemiskinan itu ada dua versi, dimana yang persoalkan itu biasanya data dengan BPS, kemudian satunya lagi kantong kemiskinan itu dari Kementerian Sosial, karena ada dua perbedaan ini, tentu sulit untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Tapi yang jelas itu tidak berada pada kita untuk menganalisis jumlah kemiskinan yang ada, survey dan sebagainya. Demikian juga penggangguran itu data dari BPS, kita tidak ada melakukan pendataan sendiri, walaupun demikian data yang ada tersebut bisa dipercaya,” paparnya.
Perlu disadari, lanjut Aswin bahwa capaian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran bukan kelalaian Pemprov Kaltim, karena setiap tahun Pemprov Kaltim melalui dinas terkait terus melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target-target yang ada.
Dan mulai tahun 2020 sampai saat ini, Kaltim pada posisi penanganan pandemi Covid-19, sehingga target-target ada yang tidak tercapai, termasuk dengan pengangguran, gara-gara Covid banyak karyawan di PHK.
[Biro Adpim|Diskominfo Kaltim|ADV]
Tag: Pemprov Kaltim