Baharuddin Demmu : Harus Ada yang Bertanggungjawab Atas Piutang PT MMPKT Rp65,403 Miliar

Direksi  PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PTMMPKT) Periode 2021-2025. (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas piutang Perusda Pemprov Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (PT MMPKT)  Tahun 2014 – 2015 sebesar Rp65.403.655.502,oo yang hingga saat ini tak kembali ke kas MMPKT,

“Direksi dan komisisaris PT MMPKT tahun 2014-2015 harus bertanggung jawab secara moril dan hukum atas investasi di proyek kerja sama dengan pihak ketiga,, karena BPK menyebut hal itu terjadi karena ketidakpatuhan menjalankan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Baharuddin Demmu pada Niaga.Asia, Sabtu (11/9/2021).

Ia juga menegaskan, sangat mendukung instruksi Gubernur Kaltim, DR. H Isran Noor kepada direksi dan komisaris Perusda periode 2021-2025 untuk memprioritaskan rencana bisnisnya menagih piutang sama rekanan yang tak kunjung melunasi kewajibannya dan menghentikan kerja sama dengan pihak ketiga yang belum membayar utangnya ke Perusda.

“Saya mendukung instruksi gubernur tersebut. Secara berkala nanti dalam rapat kerja dengan direksi dan komisaris perusda, akan kami tanyakan, sudah seberapa realisasinya,” kata Baharuddin Demmu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan, direksi MMPKT yang baru wajib mematuhi dan melaksanakan rekomendasi BPK dalam mengelola perusda dan keuangan.

Baharuddin Demmu (Foto : Niaga Asia)

“Sumber keuangan MMPKT itu sendiri ada 2, pertama; dari penyertaan modal Pemprov totalnya sudah sekitar Rp160 miliar dan dari dividen atas saham participating interest Blok Mahakam. Keuangan yang bersumber dari penyertaan modal sudah jadi piutang macet Rp65 miliar, jangan sampai keuangan yang bersumber dari deviden juga “menguap”, karena itu uang untuk rakyat,” ujar Baharuddin Demmu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menurut Dadek Nandemar, SE., MIT.,Ak.,CA, CFE sebagai Penanggung Jawab Pemeriksa Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2020 yang dituangkan  dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 24.b/LHP/XIX.SMD/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021, hasil evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian yang ditindaklanjuti surat Gubernur Kaltim kepada direksi  dan komisaris BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menekankan agar direksi dan komisaris segera melakukan konsolidasi dan fokus dalam penyelesaian piutang yang belum tertagih.

“Gubernur juga menekankan kepada direksi dan komisaris BUMD tidak melakukan kerja sama lagi dengan mitra/perusahaan yang berutang. Selain itu, apabila mitra tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku, maka direksi dan komisaris melakukan upaya hukum sesuai ketentuan berlaku,” sambung Dadek Nandemar.

Piutang PT MMPKT yang macet dan tak kembali bertahun-tahun dari kegiatan kerja sama atau investasi tersebar di 5 perusahaan, terbesar di PT KRE yakni sebesar Rp46,435 miliar. Tahun 2015, PT MMPKT menjalin bisnis pembelian bahan bakar minyak berjenis HSD dengan PT KRE.

“Dalam bisnis bersama PT KRE ini,  uang PT MMPKT Rp46,435 miliar belum kembali,” tegasnya.

Kemudian, di PT HMK sebesar Rp1,536 miliar lebih. PT MMPKT menjalin kerja sama dengan PT HMK tanggal 10 Maret 2014 untuk pengembangan usaha jual beli batu Palu.

“Dalam upaya mengembalikan uang Rp1,536 miliar itu, PT MMPKT sudah menggugat PT HMK di Pengadilan Negeri Samarinda. PN Samarinda dalam putusan yang dibacakan 14 Juli 2020, menyatakan gugatan PT MMPKT tidak dapat diterima,” kata Dadek Nandemar.

PT MMPKT juga gagal menyelamatkan uangnya yang dipinjamkan kepada PT BTE sebesar Rp238,184 juta untuk jual beli barang. Gugatan PT MMPKT terhadap PT BTE untuk mengembalikan uangnya melalui PN Balikpapan juga gagal.

“PN Balikpapan menyatakan gugatan PT MMPKT tidak dapat diterima, karena dalam perjanjian jual beli barang dicantumkan penyelesaian perselisihan dilakukan di PN Samarinda,” papar Dadek Nandemar.

Tahun 2014, direksi PT MMPKT juga menjalin kemitraan dengan PT PSA yang bekerjasama PT MMPM dalam kegiatan transportir laut, darat, trading HSD industry dari market yang dimiliki para pihak.

“Dalam kemitraan ini, uang PT MMPKT yang belum kembali Rp4,750 miliar,” ujar Dadek Nandemar.

Selanjutnya, tanggal 4 Juni 2014 PT MMPKT membiayai pekerjaan PT RB di PT TI berupa pekerjaan Man Power Supply fo Admin Support sebesar Rp11,555 miliar lebih.

“Dalam kerja sama dengan PT RB ini, uang PT MMPKT juga belum kembali,” ungkap BPK.

Penulis : Intoniswan | Editor : Intoniswan

Tag: