SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2020 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama 3 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Selasa (6/4/2021).
“Dalam jadwal sebenarnya RDP dengan 4 OPD, tapi 1 OPD, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), tidak hadir,” ungkap Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Yaq’ub.
RDP dikaitkan dengan program ketiga OPD dan visi misi gubernur Kaltim; Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.
Disebutkan Rusman, alokasi nggaran yang ada di BKD termasuk paling besar dibanding dengan OPD lain. Sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan anggaran untuk Balitbangda adalah Rp 16 miliar. Kemudian untuk Diskominfo berada di angka Rp 25 miliar. Itu pun mengalami semacam refocusing anggaran akibat Covid-19.
“Jadi tadi Pansus banyak mendalami banyak hal. Misalnya untuk BKD, bagaimana tentang analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim. Tapi sayang bukan kepala dinasnya tadi yang datang,” ungkap Rusman kepada awak media.
Demi mendapat jawaban yang lebih signifikan, Pansus akan mengagendakan kembali dan memparalelkan antara biro-biro organisasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)-nya dengan BKD. Sebab ketiganya saling terkait dalam pengembangan kepegawaian.
“Kalau hari ini, menurut saya belum banyak yang bisa kami eksplor. Sebab masih berupa informasi-informasi. Pasti Pansus akan mendalami lagi dengan mengagendakan RDP kembali,” lanjut Rusman.
Sedangkan untuk Diskominfo, tadi lebih membahas perihal big data. Selama ini, ucap Rusman, tentang data penduduk atau kebutuhan pembangunan ada di mana-mana. Artinya semua OPD mempunyai data masing-masing.
Akhirnya, sering terjadi antara satu data dengan data lainnya saling bertabrakan. Salah satunya seperti bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19. Dijelaskan Rusman, selama 2 bulan itu verifikasi dan validasi datanya tidak selesai. Hal itu menggambarkan betapa lemahnya sistem pendataan di Kaltim.
“Maka dari itu, ke depan kita mengharapkan ada big data. Tapi itu harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini. Yang lain hanya supporting berdasarkan teknis dan spesifikasinya,” jelas politisi dari Fraksi PPP itu.
Begitu pula dengan Balitbangda. Rusman mengakui bahwa perencanaan yang benar adalah perencanaan yang berdasar kepada penelitian. Menurutnya, selama ini sering kali suatu kebijakan direncanakan namun tak sesuai dengan hasil penelitian.
“Jangan heran kalau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Pertama, input perencanaannya tidak berdasar pada hasil penelitian, kajian ilmiah, dan tidak menggunakan data pilah penduduk. Sebab program pembangunan kan ending-nya itu di rakyat,” tandasnya.
Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan
Tag: Pansus LKPJ Gubernur Kaltim