SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, mengatakan, proses hukum penanganan tambang batubara ilegal dan perambahan kawasan hutan pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Samarinda Utara telah memasuki tahap penting.

“Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak 8 hingga 14 April 2025, Gakkum bersama Tipiter Polda Kaltim menyepakati bahwa kasus layak naik ke tahap penyidikan. Per tanggal 28 April 2025, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah terbit. Tim penyidik telah memanggil sejumlah saksi, termasuk tiga mahasiswa Unmul, dua pengelola KHDTK, serta lima orang dari PT KSU, yang terdiri dari kuasa hukum, karyawan, dan operator alat berat,” ujar Leonardo dalam RDP dengan DPRD Kaltim, Senin (5/5/2025).

RDP lintas komisi di DPRD Kaltim dengan Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom dan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, serta Kepala KHDTK Unmul, Rustam, di Gedung Utama E DPRD Kaltim, dipimpin Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi.

Gultom menambahkan,  Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan juga tengah melakukan uji forensik terhadap alat berat yang diduga digunakan dalam aktivitas pembukaan lahan tambang ilegal, serta melakukan pencarian terhadap bukti-bukti fisik lainnya.

Kepala KHDTK Unmul, Rustam, dalam RDP menyampaikan bahwa kawasan ini bukan hibah dari pemerintah atau pihak lain, melainkan warisan dari generasi terdahulu Fakultas Kehutanan Unmul yang telah di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan tambang di kawasan ini merupakan bentuk nyata dari perambahan yang tidak bisa ditoleransi.

“Jika kasus ini bisa diselesaikan sampai tuntas, ini bisa menjadi pemicu perhatian lebih terhadap seluruh KHDTK di Kalimantan Timur, termasuk di Bukit Soeharto dan Tabanan yang juga mengalami hal serupa,” ujarnya penuh harap.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Hutan Unmul