Banjir di Kaltim  Akumulasi dari Sikap “Kurang Peduli, tapi Merasa Peduli”

Air banjir yang kembali merangkak naik di Perum GMS, Selasa (18/6) pagi sudah berwarna kehitaman dan beraroma tak sedap (foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Banjir besar yang melanda Samarinda, Kutai Kartenagara, Bontang, dan Mahakam Ulu mendapat perhatian serius Fraksi Partai Golkar  (FPG) di DPRD Kaltim, bahkan menyebut penyebab banjir dikarena faktor akumulasi dari sikap “Kurang Peduli, tapi Merasa Peduli” baik pemerintah maupun masyarakat.

Hal itu disampaikan FPG dalam Pemandangan Umum FPG atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Senin (17/6/2019).

Dalam pemandangan umumnya yang ditanda tangani Ketua FPG, Sarkowi V Zahri dan Sekretaris, Hj Syarifah Masitah Assegaf, yang dibacakan langsung oleh Sarkowi, FPG menegaskan, Golkar  turut prihatin atas terjadinya musibah banjir di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur, (Bontang, Kutim, Mahakam Ulu dan Samarinda) pada sepekan terakhir, khususnya kepada saudara-saudara kita yang secara langsung terdampak.

“Terhadap musibah banjir ini perlu disikapi secara bijak, dan kita ambil hikmahnya khususnya bagi pemerintah provinsi / kabupaten/kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berdampak pada berkurangnya daya dukung wilayah / lingkungan,” kata FPG.

Ditambahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam yang terjadi adalah akibat dari kurang bijaknya pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber kehidupan di muka bumi ini, sehingga mengganggu keseimbangan alam. Yang pada akhirnya mengakibatkan terancamnya kehidupan manusia.

Diskusi dan perdebatan sudah sering terjadi untuk mencari penyebab bencana banjir (umumnya saat terjadi musibah banjir) baik dalam forum resmi maupun komentar netizen pada media sosial, berbagai solusi sudah dilontarkan oleh berbagai kalangan baik masyarakat, LSM, Ilmuwan dan pemerintah sendiri, namun sampai saat ini belum ada satupun program yang dapat mengatasi masalah banjir ini.   Sementara Eskalasi tingkat bahaya banjir dari tahun ke tahun semakin meningkat.  “Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa persoalan ini semakin parah dikarenakan factor akumulasi dari sikap “Kurang Peduli, tapi merasa Peduli”, baik pemerintah maupun masyarakatnya,” kata FPG.

Solusi Jangka Pendek

FPG mengusulkan sebagai Solusi Jangka Pendek yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain; Pemerintah Daerah harus Konsisten dan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota, Normalisasi kembali Daerah Aliran Sungai Karang Mumus dan sub-sub DAS nya, Pembersihan sampah pasca banjir secara massal dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, organisasi massa, LSM, swasta dan pemerintah dalam sepekan ini, dengan sasaran pembersihan saluran drainase yang tersumbat dan pengerukan sedimentasi.

“Penindakan tegas terhadap siapapun yang membuang sampah tidak pada tempatnya (Sesuai Peraturan Daerah yang telah dimiliki oleh kab/kota).  Kondisi saat ini  “himbauan” saja sudah tidak mampu merubah sikap dan prilaku untuk bijak terhadap lingkungan,” FPG menyarankan.

Dijelaskan pua, pengendalian dan penataan lingkungan, dengan selektif dalam penerbitan IMB.  Perlu melakukan simulasi tanggap darurat secara periodik, dengan melibatkan berbagai komponen / potensi SAR yang ada.  Untuk meningkatkan kemampuan implementasi manajemen dan pengorganisasian penanggulangan bencana yang benar. Sehingga tidak terjadi kekacauan di lapangan saat penanggulangan bencana.

“Sosialisasi adaptasi dan mitigasi bencana dikalangan masyarakat, hingga pada lingkup keluarga (Rumah Tangga). Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam,  serta menciptakan Desa/kelurahan tangguh bencana,” kata FPG.

Pemerintah perlu memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada Komunitas Relawan, yang faktanya setiap terjadi musibah/bencana apapun, mereka selalu terdepan dan tercepat hadir bersama masyarakat walaupun dengan fasilitas sangat sederhana.

Solusi Jangka Panjang

                Untuk  mengatasi banjir jangka panjang, Golkar berpendapat  yang dapat dilakukan antara lain: Modernisasi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sinkorinasi antar tingkatan pemerintahan dan penyesuaian kembali terhadap master plan penataan wilayah / lingkungan sesuai dengan situasi kondisi daerah saat ini dan masa depan. (001)