aa

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Transmisi pelonggaran kebijakan moneter tetap berjalan baik dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga. Likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rerata harian volume PUAB Desember 2019 tetap tinggi sebesar Rp17,60 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap besar yakni 21,10% pada November 2019.

Transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan cukup baik, tercemin pada penurunan suku bunga PUAB tenor 1 minggu sebesar 111 bps menjadi 5,06% dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 117 bps menjadi 5,07% sejak akhir Juni 2019.

Demikian disimpulkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Januari 2020  yang dirilis Direktur Eksekutif  Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko disitus bi.go.id.

Selain itu, kata BI,  transmisi ke suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni 2019 sebelum BI7DRR mulai diturunkan pada bulan Juli 2019.

“Suku bunga kredit modal kerja turun 33 bps sejak akhir Juni 2019 atau 47 bps sejak Januari 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019,” kata BI.

Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2019 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yakni masing-masing 10,52% (yoy) dan 7,11% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

“Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan November 2019 yang tinggi yakni 23,66%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,77% (gross) atau 1,24% (net),” BI menerangkan.

Sementara itu, pertumbuhan kredit belum kuat, meskipun pada November 2019 sedikit meningkat dari 6,53% (yoy) pada Oktober 2019 menjadi 7,05% (yoy) dipengaruhi pola musiman permintaan kredit akhir tahun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum kuat, meskipun sedikit naik dari pertumbuhan Oktober 2019 sebesar 6,29% (yoy) menjadi 6,72% (yoy) pada November 2019.

“Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pertumbuhan kredit perbankan 2019 sebesar 6,08% sedangkan pertumbuhan DPK sebesar 6,54%,” paparnya.

Di tengah pertumbuhan kredit yang belum kuat, sumber pembiayaan ekonomi lain seperti penerbitan baru obligasi korporasi dan Fintech tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,6% dan 141,5%. Pada tahun 2020, berbagai sumber pembiayaan diprakirakan membaik sejalan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK yang masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 8-10%.

“Ke depan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan,” kata BI.

Kelancaran Sistem Pembayaran tetap terjaga baik tunai maupun nontunai. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) per Desember 2019 tumbuh 5,95% (yoy). Sementara itu, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh transaksi nontunai menggunakan Kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%.

Transaksi UE kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi mencapai 188,31% (yoy) sejalan dengan terus menguatnya preferensi masyarakat kepada penggunaan uang digital.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk di dalamnya penguatan inklusi ekonomi, melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Akseptasi QRIS terus diperluas mulai dari transaksi di pasar-pasar tradisional, perguruan tinggi, hingga transaksi lintas negara.”

BI-FAST sebagai salah satu solusi infrastruktur sistem pembayaran ritel yang cepat, real-time, tersedia setiap saat, aman, dan murah akan mulai dibangun. Koordinasi dengan pemerintah untuk perluasan akseptasi transaksi nontunai dilakukan dengan percepatan elektronifikasi transaksi pada penyaluran bantuan sosial, sektor transportasi, dan transaksi keuangan pemerintah khususnya di daerah. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *