Sejak 2015 hingga 2020, Bankeu dari Pemprov ke kabupaten dan kota realisasinya mencapai Rp 1,121 triliun.  (Foto Dokumentasi Infopubdok Kaltara)

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Bantuan keuangan (Bankeu) berbasis ekologis ke kabupaten/kota se-Kaltara siap disalurkan dalam waktu dekat. Melalui  APBD  2020, total TAPE 2020 dianggarkan Rp 5 miliar. Dengan demikian, Kaltara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan fiskal transfer berbasis ekologi atau TAPE.

“Bankeu direalisasi setelah melewati self assesment, verifikasi, penilaian, pembobotan serta indeksing, impementasi sistem Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis atau yang disingkat TAPE di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki tahap akhir. Yakni penetapan, penyaluran dan penggunaan TAPE,” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Selasa (15/9/2020).

Kebijakan ini (TAPE)   sebagai wujud komitmen Pemprov Kaltara dalam mitigasi perubahan iklim. Juga dalam hal konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pada skema TAPE. Meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL) dengan prosentase 15 persen.

Kemudian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan prosentase 20 persen, pengelolaan persampahan 25 persen, kemudian perlindungan sumber daya air 30 persen dan pencegahan pencemaran udara 10 persen.

“Regulasi ini merupakan Bankeu khusus berbasis ekologis yang pertama diterapkan di Indonesia dan telah direplika di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, kebijakan ini telah mendapat apresiasi dari dunia internasional (pemerhati lingkungan),” ujar gubernur.

Menurutnya, meski sebagai provinsi baru dengan anggaran terbatas, Pemprov  Kaltara cukup banyak memberikan Bankeu ke kabupaten/kota. Sejak 2015 hingga 2020, Bankeu dari Pemprov ke kabupaten dan kota realisasinya mencapai Rp 1,121 triliun.

“Rinciannya, Rp 480,41 bankeu khusus diperuntukkan untuk pemberian insentif guru dan penyuluh. Kemudian Bankeu Umum Rp 640 miliar yang diberikan sesuai usulan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk kegiatan infrastruktur,” kata gubernur. (adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *