NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat lewat bantuan sembako maupun uang tunai secara tidak langsung mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di awal tahun 2020 sebesar 6,36 persen turun menjadi 6,24 persen di tahun 2021 dari total penduduk 199.090 jiwa.
“Angka kemiskinan tahun 2021 turun sekitar 0,12 persen, penurunan ini dipengaruhi atas membaiknya perekonomian di tahun ini,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Agung Nugroho pada Niaga.Asia, Rabu (17/11).
Penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 tidak lepas dari semakin membaiknya perekonomian masyarakat, dunia usaha mulai dibuka kembali dan masyarakat yang sebelumnya tidak aktif kembali bekerja.
Program perlindungan sosial maupun program bantuan modal terhadap pelaku UMKM yang digelontorkan pemerintah pada saat pandemi berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, ditambahnya mulai dibukanya dunia usaha.
“Ketika pemerintah melonggarkan pembatasan aktivitas, masyarakat mulai bekerja, dunia usaha mulai dibuka, warga yang menganggur mulai kerja lagi,” tuturnya.
Indikator penentu angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan tahun 2020 sebesar Rp 450,718 perkapita perbulan, persentase angka ini berbeda – beda disetiap daerah.
Pandemi juga berpengaruh terhadap data pengangguran yang di tahun 2020 sebesar 4,14 persen turun di tahun 2021 menjadi 4,04 persen, namun angka ini masih terbilang tinggi jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.91 persen.
“Angka kemiskinan turun diikuti turunnya angka pengangguran, angka ini akan kembali turun seiring normalnya kehidupan masyarakat,” terangnya.
Disampaikan Agung, BPS Nunukan masih dalam tahap update data jumlah penduduk miskin tahun 2021, hanya saja, jika melihat data tahun 2020 sebesar 13.076 jiwa, harusnya tahun ini mengalami penurunan.
Data penduduk miskin yang diterbitkan BPS bisanya berbeda dengan Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Nunukan yang mencapai 35.000 jiwa, perbedaan data ini dikarenakan tidak adanya perbaikan data yang seharusnya dilakukan tiap tahun.
“Kenapa data BPS berbeda dengan Dinsos, karena pemerintah daerah tidak mengupdate data tiap tahun, akhirnya terpaksa mengacu data lama,” ujarnya.
Secara garis besar sumber penghasilan terbesarnya perekonomian di Kabupaten Nunukan disumbangkan oleh sektor pertambangan dan perkebunan/pertanian, kedua sektor ini tidak terpengaruh dengan pandemi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nunukan dari sektor pertambangan dan perkebunan mencapai Rp 26 triliun per tahun dengan harga konstan Rp 15 triliun. Tingginya nilai produksi ini dipengaruhi membaiknya harga jual nasional.
“Kalau hasil rumput laut ngak keliatan ya, nominal penghasilannya belum sampai Rp 1 triliun per tahun,” bebernya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: Kemiskinan