TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pembagian sembako yang sumber dananya dari urunan PNS Pemprov Kalimantan Utara (IKaltara) dilakukan dua tahap. Tahap I akan dibagikan pada 20 April 2020 mendatang. Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas yang belum mendapat program bantuan sosial dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Pekerja mandiri adalah sasaran utamanya, antara lain pedagang sayur, pedagang kecil lainnya, tukang ojek, dan buruh angkut.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie setelah menggelar rapat staf, Senin (13/4/2020).
Menurut gubernur dalam rapat dipastikan rencana distribusi 10 ribu paket beras yang sumber dananya berasal dari urunan Gubernur dan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov Kalimantan Utara serta bantuan sosial tidak terduga.
Dana yang terkumpul hingga saat ini sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari sisihan gaji ASN di Bulan Maret dan April 2020 yang meliputi Rp 500 ribu bagi pegawai eselon II, Rp 400 ribu eselon III, Rp 300 ribu eselon IV, dan staf sebesar Rp 100 ribu, serta 2 bulan gaji saya selaku Gubernur.
“Sedangkan pendistribusian sembako Tahap II akan dilaksanakan di pertengahan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Paket bantuan akan dibagikan secara proporsional ke lima kabupaten/kota,” ungkap gubernur.
Gubernur kembali menegaskan, kepada tim yang bertanggung jawab mendistribusikan bantuan sembako, agar lima hari sebelum pembagian, semuanya sudah siap. Dan pada saat pembagian bantuan, tidak perlu ada pengumpulan massa. Ikuti semua standar dan protokol kesehatan.
“Saya minta kepada organisasi perangkat daerah terkait, kembali melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang sudah diperoleh. Artinya, pembagian ini harus tepat sasaran by name by address, sehingga benar-benar masyarakat yang membutuhkan yang menerimanya. Misalnya, berkomunikasi dengan ketua RT atau tokoh masyarakat setempat supaya dapat memberikan data by name by address untuk pendistribusian bantuan,” kata gubernur.
Sedangkan untuk teknis pembagiannya, kata gubernur, seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltara harus dikerahkan. Kita juga harus segera berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk mengerahkan personelnya di kabupaten/kota se Kaltara dalam proses pendistribusiannya. Selain itu, segera berkomunikasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) setempat, agar pendistribusiannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (adv)
Tag: Bansos