aa
Ilustrasi. (Foto Niaga.Asia)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung program pemerintah yang berencana memberikan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu kepada karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta. Menurutnya program tersebut bisa mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah yang dinilai berjalan lambat. Namun dalam implementasinya program itu harus dilakukan dengan tepat sasaran.

“Bisa dicek bahwa sebenarnya sejak April lalu, kami sudah mengusulkan agar subsidi gaji diberikan untuk mencegah gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” kata Eddy usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020), sebagaimana dirilis situs dpr.go.id.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, hal ini amat bermanfaat guna menjawab keluhan Presiden tentang rendahnya penyerapan anggaran. “Selain bermanfaat untuk pekerja, program ini bisa menjawab keluhan Presiden Jokowi tentang lambatnya penyerapan anggaran kementerian,” tutur dia.

Sebab anggaran yang digelontorkan untuk program subsidi gaji ini dinilai cukup besar, ia pun memberikan catatan bahwa program ini harus dipastikan tepat sasaran dengan menitikberatkan pada sektor yang paling terdampak Covid-19, seperti tekstil, transportasi dan pariwisata. Kemudian, jika menggunakan data BPJS, maka Pemerintah harus memastikan perusahaan memang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

“Jangan sampai problem teknis karyawan tidak terdaftar justru membuat program subsidi gaji ini tidak membuahkan hasil yang dikehendaki,” ujar legislator dapil Jawa Barat III ini. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan pengusaha tidak akan melakukan PHK.

“Program subsidi gaji ini bagaimanapun juga menolong pengusaha. Karena itu Pemerintah juga harus menegaskan kepada pengusaha yang mendapat manfaat subsidi gaji agar tidak melakukan PHK kepada karyawan. Dengan begitu program ini bisa mencegah terjadinya gelombang PHK lanjutan yang selama ini dikhawatirkan,” ujar Eddy.

Eddy pun berharap, program tersebut dapat mendorong pergerakan ekonomi yang berdampak meningkatkan daya beli terutama di rumah tangga. “Yang penting program ini membantu agar karyawan tidak di-PHK dan mereka memiliki daya beli untuk menggerakkan konsumsi, khususnya rumah tangga. mengingat belanja rumah tangga adalah salah satu mesin pendorong ekonomi selama ini,” tutup Eddy. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *