Bapenda Kaltara Catat 28.507 Kendaraan di Nunukan Menunggak Pajak

Petugas Satlantas Polres Nunukan memeriksa STNK untuk mengetahui apakah sudah membayar pajak atau belum. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara ( Bapenda Kaltara) mencatat  hingga tahun 2021 sebanyak 28.507 atau sekitar 60,65% dari  total 47.000 kendaraan roda 2 dan 4 di Kabupaten Nunukan, belum membayar pajak, atau pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB yang belum dibayar pemilik kendaraan  sehingga jadi piutang sekitar Rp19 miliar lebih.

“Piutang PKB Rp19 miliar itu dihitung berdasarkan data kendaraan sejak lima tahun terakhir atau dari tahun 2016-2021,”ungkap Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan, Samsul  pada Niaga.Asia, Kamis (11/8/2022).

“Kendaraan yang belum membayar PKB itu di Samsat disebut kendaraan yang tidak mendaftar ulang,” kata Samsul.

Dari 28.507 kendaraan yang belum membayar PKB tersebut, terdiri dari kendaraan roda 2 (R2) sebanyak 26.540 unit dan kendaraaan roda 4 (R4) 1.967 unit.

“Sebagian besar kendaraan yang tak membayar pajak adalah kendaraan keluaran beberapa tahun lalu. Plat nomornya masih keluaran Provinsi Kalimantan Timur (KT) dengan kode akhir S  yang belum dimutasi  mutasi ke nomor polisinya ke Kalimantan Utara (KU) sejak 5 tahun lalu, atau sejak nomor polisi KU digunakan di Kaltara.

“Semua plat KT kode S Nunukan sudah mati pajak, tapi pemiliknya tidak melakukan mutasi, sehingga pajak kendaraan mati,” sebutnya.

Menurut Samsul,  piutang  PKB di Nunukan tahun 2021 Rp19 miliar, sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlahnya Rp22 miliar, karena pemilik kendaraan ada yang membayar PKB-nya Rp3 miliar.

Meski tunggakan PKB masyarakat tahun 2021 tinggal Rp19 miliar, tapi akhir tahun  2022 atau 2023, angkanya bisa naik lagi, karena pemilik kendaraan tak membayar PKB-nya tepat waktu.

“Dari tunggakan PKB Rp 22 milair turun jadi Rp 19 miliar, nanti akhir tahun kembali lagi naik diatas Rp 20 miliar, pokoknya  kisarannya selalu diatas Rp 20 miliar,” jelasnya.

Samsul mengatakan, jumlah kendaraan yang tak dibayarkan pajaknya itu bisa jadi sudah dalam kondisi rusak berat, tidak bisa dipakai lagi. Tapi karena tidak dilaporkan pemiliknya ke kantor Samsat , maka tetap tercatat di Bapenda.

“Seharusnya kendaraan yang sudah jadi besi tua, oleh pemiliknya dilaporkan  ke Samsat  Nunukan untuk dihentikan pajaknya” katanya.

Permohonan penghentian pajak bagi kendaraan rusak tidak bisa lagi dipakai dilampiri  STNK, BPKB asli dan surat  keterangan  dari bengkel, serta  memperlihatkan fisik kendaraan, karena akan diperiksa petugas samsat.

Jika hasil pemeriksaan layak, kantor Samsat mengeluarkan surat keterangan pencabutan PKB tersebut, termasuk piutang  pajaknya dihapus, sedangkan surat-surat kelengkapan kendaraan dimusnahkan oleh Samsat.

“Biasanya penghapusan pajak kendaraaan terkendala STNK dan BPKB yang tidak ada, maklumlah kendaraan lama kan,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: