aa
Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati. (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati minta pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda lebih inovatif dan kreatif menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, sehingga semua pekerjaan terkait dengan pelayanan ke masyarakat dan program pemerintah bisa diselesaikan tepat waktu.

“Saya sudah sampaikan dalam rapat-rapat dan saat melakukan sidak ke dinas-dinas/lembaga untuk lebih inovatif dan kreatif menyelesaikan pekerjaan,” kata Barkati menjawab pertanyaan wartawan dalam acara coffe morning di ruang Commando Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Rabu (11/9/2019) siang.

Hadir dalam acara tersebut mendampingi Wawali, Kepala Dinas Kominfo Samarinda, Dr. Aji Syarif Hidayatullah dan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Wiwid Marhaendrawijaya, dan puluhan wartawan media cetak, elektronik, dan media online.

Menurut Barkati yang dilantik menjadi Wawali Samarinda, 15 Agustus lalu itu, sebetulnya pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan bila diiringi dengan inovasi dan kreativitas.

“Kalau ada keterlambatan dalam pemberian layanan ke masyarakat dan program pemerintah tak selesai-selesai, atau tertunda-tunda, itu tanda PNS yang mengerjakannya tidak inovatif dan kreatif,” kata Wawali yang mantan PNS di DPMPTSP Samarinda ini.

Dijelaskan pula, dari pengamatannya, masih banyak PNS yang lambat menyelesaikan pekerjaan, bahkan ada kesan menunda-nunda dengan dalih, batas waktu menyelesaikan pekerjaan juga sampai pada akhir tahun anggaran, atau Desember. “Pola berpikir demikian harus diubah. Kalau program pemerintah lebih cepat dikerjakan atau diselesaikan, kan masyarakat lebih cepat merasakan manfaatnya,” terang Wawali.

Barkati juga mengungkap, penugasan yang diberikan walikota kepada dirinya adalah pengawasan dan mengurusi masalah sosial, dan dampak sosial yang timbul dari kebijakan pemerintah kota, misalnya dalam menata bantaran sungai Karang Mumus dan fasilitas publik yang diokupasi masyarakat untuk tempat berdagang sehingga menimbulkan kekumuhan. “Untuk mencarikan solusinya saya berusaha menemukan secepatnya, sehingga menjadi orang terakhir pulang dari kantor ke rumah,” ungkapnya. (001)

 

 

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *