Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bachtiar saat diwawancarai wartawan. (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, tidak akan segan menindak para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis, yang masuk kategori pelanggaran. Sebab saat ini, disinyalir ASN sudah mulai berkecimpung dalam kegiatan Pilkada.

Dalam Undang-undang ASN, tertera pelanggaran etik, apabila ASN yang bersangkutan terbukti terlibat kegiatan politik, sebagai bagian dari politik praktis. Terlebih lagi, ASN bersangkutan masih berstatus aktif.

“ASN yang mencalonkan diri itu wajib mengundurkan diri, ketika ditetapkan sebagai calon,” kata Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bachtiar, belum lama ini.

Saipul mewanti-wanti, seorang ASN sudah bisa dikategorikan berpolitik praktis dalam kondisi tertentu. “Ketika misalnya dia sudah mempublikasikan diri, beserta politik tertentu, itu sudah ada indikasi dia berpolitik praktis dengan salah satu partai politik. Nah itu memang dari sisi etik ya, itu disiplin pegawai negeri,” ujarnya.

Menurut Saipul, semisal itu terjadi, yang bersangkutan bisa dikenakan delik, atau bisa juga temuan dari pengawas Pemilu. “Unsur yang dilanggarnya, itu lebih dekat kepada pelanggaran dari sisi regulasi internalnya ASN,” ujar Saipul.

Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu bakal menyurati pimpinan ASN yang bawahannya terlibat politik praktis. “Kita juga nanti akan memberikan himbauan terutama kepada atasanya, yang harus bisa memberikan pengertian, dan bisa mengingatkan untuk menjaga netralitas,” sebutnya.

Lebih lanjut, Bawaslu pun telah mengantongi oknum pegawai aktif yang ikut berkecimpung di Pilkada kabupaten/kota di Kaltim. Hingga saat ini, setidaknya ada dua daerah, yakni Samarinda dan Bontang, yang didapati adanya ASN yang berpeluang berpolitik di Pilkada.

“Jadi, kita sudah arahkan ke Bawaslu kota yang ada di Samarinda dan Bontang. Ada tidak norma yang dilanggar dari sisi internal ASN sendiri. Kita akan melihat. Kalau memang mengandung unsur pelanggaran, akan dilakukan proses penindakan,” tegas Saipul.

Dijelaskan, apabila didapati bukti dan didukung alas hukum yang kuat, Bawaslu tidak segan melaporkan temuan kepada Komisi ASN.

“Ini sudah masuk 2020, artinya sudah masuk di tahapan Pilkada. Maka kita akan lebih fokus lagi untuk proses penanganannya. Nah, sekarang kita lakukan pencegahan dulu ini,” tutup Saipul. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *