Bawaslu RI Ingatkan Lagi 10 Larangan dalam Kampanye

aa
Ketua Bawaslu RI Abhan bersama  Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Ratna Dewi Pettalolo, serta Sekretaris Jendral Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. (Foto Bawaslu RI)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengingatkan lagi 10 larangan dalam kampanye Tahun 2019  yang bisa berujung pada pemidaan bagi yang melanggar. Pemberitahuan dari Bawaslu tersebut disampaikan kepada pimpinan partai politik, partai politik lokal Aceh, Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta Calon Anggota DPD pada Pemilu 2019 melalui surat bersifat segera yang diberi Nomor:1978 tanggal 21 Nopember 2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saipul Bachtiar ketika dikonfirmasi Niaga.Asia membenarkan surat Bawaslu RI yang sudah banyak dibagikan di grup WhatsApp tersebut adalah benar, sah dan asli, begitu juga dengan tanda tangan Ketua Bawaslu RI, Abhan adalah asli. “Saya berharap dengan tersebarnya surat dari Bawaslu RI di medsos bisa menjadi perhatian dan pedoman bagi siapapun yang terlibat dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Dalam surat tersebut, Bawaslu RI menyebutkan 10 hal-hal terlarang dilakukan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah:

Pertama; dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dan bentuk NKRI.

Kedua; dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

Ketiga; dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu lainnya.

Keempat; dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Kelima; dilarang mengganggu ketertiban umum.

Keenam; dilarang menangancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain.

Ketujuh; dilarang merusak da/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu.

Kedelapan; dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kesembilan; dilarang membawa atau menggunakan tanbda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

Kesepuluh; dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Menurut Ketua Bawaslu RI, Abhan, pelanggaran atas 10 larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,oo. “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap masa kampanye untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan kampanye,” tegas Abhan.

Oleh sebab itu, lanjut Abhan, peserta Pemilu wajib menaati 10 larangan tersebut dalam seluruh kegiatan kampanye, baik dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan perundang-undangan. (001)