aa
Ketua DPRD Berau, Madri Pani dan anggota Komisi II menemukan sepeda motor yang tanki minyaknya sudah dimodifikasi antri mengisi BBM subsidi di salah satu SPBU di Tanjung Redeb. (Foto Istimewa)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Setelah berkeliling ke 6 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Sambaliung, Rabu (20/11) DPRD Berau menyimpulkan akar masalah kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi (premium dan biosolar) di Berau di PT Pertamina dan banyaknya pengetap.

“Dua itu akar masalahnya,” kata Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Jumat (22/11). Ketua DPRD Berau itu melakukan pengecekan ketersedian BBM ke SPBU bersama Wakil Ketua Komisi II, Andi Amir Hamzah dan anggota Komisi II lainnya terdiri dari,  Sujarwo Arif Widodo, Husin Djufri, Falentinus Keo Meo, Rahmatullah dan Elita Herlina.

Menurut Madri Pani, saat melakukan pengecekan di SPBU, petugas di 6 SPBU menjelaskan, BBM yang disalurkan PT Pertamina ke SPBU tidak pernah sampai 10 kilo liter per hari, selalu kurang. Kemudian, lanjut Madri Pani lagi, di SPBU dia bersama anggota Komisi II masih menemukan pengetap BBM, dimana tanki minyak sepeda motornya sudah dimodifikasi, sehingga ukurannya jadi lebih besar dari yang standar.

“Akar masalahnya di dua itu,” ulang ketua DPRD Berau yang berasal dari Partai NasDem tersebut.

Dijelaskan, karena akar masalah kelangkaan BMM pada pasokan dari Pertamina, maka DPRD Berau akan menjadwalkan memanggil manajemen Pertamina yang ada di Tanjung Redep untuk hadir dalam rapat kerja dengan DPRD Berau.

“Kita akan minta Pertamina menjelaskan distribusi BBM jatah (kuota) Berau. Kita ingin tahu apakah BBM yang disesuaikan dengan kuota atau kurang, kalau kurang apa sebabnya. Mengapa SPBU tidak menerima BBM sebanyak yang disepakati,” kata Madri Pani.

Ia menegaskan, Pertamina yang  harus memberikan solusi dan menjelaskan kelangkaan BBM, karena tidak mungkin yang dipersalahkan bila terjadi kelangkaan, selalu SPBU dan aparat penegak hukum. “Kalau tanki timbun BBM milik Pertamina tidak mampu menyimpan BBM sesuai kebutuhan masyarakat, ya diperbesar, supaya BBM tidak sering kosong,” tandasnya.

Sedangkan Husin Djufri menyarankan, kalau daya tampung  tanki timbun Pertamina terbatas, distribusi kuota BBM bersubsidi  ke SPBU boleh saja dijatah, tapi jangan sampai kosong sama sekali. “Diaturlah stoknya di bunker Pertamina,” kata Husin. (008)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *