Bea Cukai Nunukan Hibahkan 733 Lembar Karpet ke Pemkab Nunukan

Kepala KPPBC Nunukan Chairul Anwar memperlihatkan berita acara serah terima komoditi TPT kepada Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC) Nunukan, Kalimantan Utara, menghibahkan sebanyak 733 lembar karpet dan 2 lembar sajadah yang dimasukkan secawa ilegal ke wilayah negara Indonesia kepada Pemerintah Nunukan.

“Barang  yang dihibahkan kepada Pemerintah Nunukan (Pemkab Nunukan), diperkiraan bernilai sebesar Rp 260.300.000,” kata Kepala kantor Wilayah kalimantan Bagian Timur, Kukuh Sumardono Basuki pada Niaga.Asia, Selasa (14/06/2022).

Hibah Barang Milik Negara (BMN) pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai periode Juli 2019 hingga Juni 2022 telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S – 12 / MK.6 / KNL. 1303/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Dalam Community Protector melindungi masyarakat dari barang – barang yang dibatasi dan dilarang pemerintah, KPPBC Nunukan selama 3 tahun terakhir telah melakukan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan sebanyak 26 kali.

“Potensi kerugian negara dari bea masuk dan pajak dalam rangka Impor yang tidak dibayarkan dari kegiatan ilegal ini mencapai Rp.172.744.000” sebutnya.

Pengawasan pelanggaran kepabeanan komoditi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di wilayah perbatasan Nunukan menjadi atensi pemerintah pusat, pasalnya daerah berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki potensi adanya penyelundupan.

Untuk itu, KPPBC Nunukan senantiasa senantiasa melakukan upaya mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. KPPBC juga berkomitmen menegakkan hukum dan mengamankan hak keuangan negara.

“Kita memiliki tugas tanggung jawab mengawasi dan menekan peredaran barang barang ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian negara,” tuturnya.

Pencegahan masuknya barang dari  luar negeri tanpa izin bertujuan pula melindungi masyarakat hama penyakit (kesehatan) dan menjaga industri tekstil dan lainya dalam negeri agar tetap berjalan kondusif.

“Semua komoditi TPT impornya wajib dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), tanpa dokumen itu dinyatakan ilegal,” tegas Sumardono.

Kegiatan impor yang tidak memenuhi ketentuan pada saat memasukkannya ke daerah pabean di wilayah indonesia melanggar Pasal 53 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 17 Tahun 2006.

Barang bukti hasil tangkapan bisa dimusnahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya, KPPBC Nunukan pernah menghibahkan 1.818 lembar karpet dan 228 sajadah ke Pemkab Nunukan.

“KPBBC Nunukan tahun 2019 menghibahkan komoditi TPT ilegal asal Malaysia kepada Dinas Sosial Pemkab Nunukan,” jelasnya.

Menurut Sumardono, keberhasilan pencegahan penyelundupan komoditi impor ilegal tidak lepas dari sinergitas, koordinasi, serta kolaborasi yang baik antara KPPBC Nunukan bersama seluruh instansi dan aparat penegak hukum terkait.

Sinergitas kebersamaan antar instansi pusat dan daerah diharapkan bisa menjadi pesan positif sekaligus edukasi memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran agar tidak lagi mengulangi kegiatan ilegal.

“Kedepannya kita minta pelaku usaha komoditi TPT mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku, belajarnya tertib dan taat aturan,” bebernya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rahmat Rolau

Tag: