YOGYAKARTA.NIAGA.ASIA — Tingginya pertumbuhan kendaraan di Kalimantan, tidak dibarengi dengan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu menyebabkan antrean panjang di SPBU, khususnya untuk mendapatkan BBM subsidi. Sebaliknya, berbeda dengan ketersediaan SPBU di Pulau Jawa.
Pernyataan itu disampaikan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur dan Utara Ayub Ritto, saat Media Gathering Media Kalimantan di Yogyakarta, Senin 21 Mei 2024.
“Di Kaltim misalnya, kok beda dengan Jawa? Tidak sedikit masyarakat bertanya, kok tidak ada solusi terkait masalah itu?” kata Ayub Ritto.
Ayub mencontohkan di kota Balikpapan. Jumlah kendaraan saat ini ada sekitar satu juta kendaraan. Sedangkan ketersediaan hanya ada 14 SPBU.
“Jadi, satu juta kendaraan ditampung 14 SPBU. Pertanyaan berikutnya, apakah harus menambah SPBU?” ujar Ayub Ritto.
Baca juga: Pertamina Ungkap Tantangan Distribusi BBM Elpiji di Jawa dan Kalimantan
Ayub bilang proses perizinan dari Pertamina hingga operasional SPBU memakan waktu tidak sebentar. Dia kembali mencontohkan di Balikpapan. Sehingga tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan.
“Di Balikpapan, samping rumah sakit kanudjoso itu ada calon SPBU. Jadi itu izin dari 2019. Prosesnya bisa sampai 4 tahun. Tiga tahun urus izin, satu tahun bangun SPBU,” sebut Ayub Ritto.
Berkaitan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), diperkirakan IKN dan kota penyangga sekitarnya akan kedatangan sekitar 10 ribu orang, yang dipastikan akan turut membawa kendaraan.
“Itu pasti akan memenuhi jalan raya. Lalu juga perlu elpiji. Pengguna kendaraan pasti akan memerlukan pengisian BBM,” ungkap Ayub Ritto.
Di Balikpapan juga, lanjut Ayub, Pertamina telah bicara dengan Pemkot Balikpapan. Pertamina meminta Pemkot bersurat ke Pertamina, agar investasi bangun SPBU.
“Karena kalau swasta bangun SPBU perlu waktu 4-5 tahun. Lalu muncul opsi calon lokasi di dekat Lapangan Merdeka. Tapi setelah survei, ada potensi masalah lainnya seperti potensi kemacetan dann lainnya,” jelas Ayub Ritto.
Ayub juga bilang, ketersediaan BBM di kilang Balikpapan, memang banyak. Hanya saja untuk BBM subsidi tentunya terbatas sesuai kota yang diberikan pemerintah. Sehingga penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Tahun lalu, lanjut Ayub, pemerintah melalui lembaga pemeriksa seperti BPK rutin memeriksa pertanggungjawaban kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina. Tahun ini, sedikit lebih berbeda. Untuk itu Pertamina harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Tahun ini pembeli BBM subsidi wajib terdata nama dan jenis kendaraanya. Wajib punya QR (kode pindai). Kalau tidak punya, tidak dilayani. Silakan beli Pertamax,” Ayub Ritto menegaskan.
Sedangkan untuk elpiji, harus diketahui siapa yang membeli, kemudian disalurkan berapa agen dan jumlah pangkalan.
“Data pembeli akan ketahuan karena beli elpiji subsidi pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Ini yang sedang kami kerjakan, agar energi yang disubsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” demikian Ayub Irto.
Penulis: Saud Rosadi | Editor: Saud Rosadi
Tag: BalikpapanBBM SubsidiKalimantanPertaminaPertamina Patra NiagaSamarinda