Berau Sisakan DAK Fisik 2021 Sebesar Rp 12 Miliar

Plt Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah. (foto: Rita Amelia/Niaga.Asia)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Kabupaten Berau mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 dari pusat sebesar Rp 123 miliar, yang terbagi dalam 18 bidang. Namun, dari total tersebut yang murni diperoleh hanya Rp 111 miliar.

Anggaran tak bisa digunakan Rp12 miliar itu untuk pengadaan alat kesehatan.

“Anggaran Rp 12 miliar itu tidak bisa terealisasi untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes), karena arahan dari pusat harus menggunakan produk dalam negeri, sementara alkes tersebut ada dalam bentuk  build-up produk luar negeri,” kata Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah, ditemui Rabu (1/9/2021) siang.

Diterangkan, semula DAK Fisik sebesar Rp 125 miliar. Setelah refocusing menjadi Rp 123 miliar. Tetapi yang menjadi kontrak untuk 18 bidang  hanya Rp 111 miliar.  Pembagian DAK reguler yakni untuk pendidikan (sub bidang PAUD, SD, SMP, dan perpustakaan daerah) nilai kontrak yang disetujui total Rp 10.410 miliar.

Untuk kesehatan dan KB (pelayanan dasar, pelayanan rujukan, pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai, peningkatan kesiapan sistem kesehatan, KB dan kesehatan reproduksi) nilai kontrak yang disetujui Rp 11.377 miliar.

“Kemudian ada kontrak jalan yang bernilai Rp 39 miliar. Terakhir, transportasi pedesaan dengan nilai kontrak Rp 4 miliar,” katanya.

Menurut Maulidiyah, untuk DAK penugasan ada  untuk kesehatan dan KB (sub bidang penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting) dengan nilai kontrak disetujui Rp 8 miliar.

Jalan (sub bidang ekonomi berkelanjutan) dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Irigasi dengan nilai kontrak Rp 2.9 miliar, Kelautan dan perikanan nilai kontrak Rp 1.3 miliar, air minum nilai kontrak Rp 5.6 miliar, sanitasi (PUPR) nilai kontraknya Rp 1.7 miliar, dan perumahan dan permukiman dengan nilai kontrak yang disetujui Rp 2.1 miliar.

“Segala proses kegiatan ini ditentukan oleh pemerintah pusat, baik penyerapan dan penyaluran dana, melalui sistem dari pemerintah pusat dan untuk penyaluran dananya namanya Online Monitoring (OM) SPAN,” katanya.

Untuk DAK sendiri dalam penginputan data dibatasi sampai 31 Agustus, kemudian direview kontraknya oleh KPPN. Jika melewati tanggal tersebut, berarti ditolak oleh sistem. Artinya anggaran yang kita ajukan tidak diterima lagi.

Penulis: Rita Amelia I Editor: Intoniswan

Tag: