Hamid tertangkap kamera masyarakat hadiri kampanye Hj-Asmin Laura- H Hanafiah. (Foto Istimewa)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan menerima pelimpahan berkas tahap II  dari penyidik Reskrim Polres Nunukan dalam perkara tindak pidana dugaan pelanggaran pemilu Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sebuku, Hamid yang hadir di kampanye Paslon bupati dan wakil bupati Nunukan, Hj Asmin laura- H Hanafiah..

Kepala Seksi Pidan Umum (Pidum) Kejari Nunukan Andi Saenal mengatakan, berkas perkara tindak pidana dugaan pelanggaran pemilu dilimpahkan tanggal 26 November 2020 atau bertepatan batas akhir 14 hari penyelidikan di Polres Nunukan.

“Tersangka bersama berkas tahap II Kades di Kecamatan Sebuku diserahkan sekitar pukul 12:00 Wita,” katanya.

Untuk perkara tindak pidana pemilu, Kejari tidak melakukan penahanan penjara terhadap tersangka, pelaku dipandang cukup kooperatif dalam menjalani pemeriksaaan di Polres ataupun pada saat tahap II.

Andi menambahkan, pelaku dalam pemeriksaan di Kejaksaaan mengaku tidak memahami pelanggaran hukum yang disangkakan kepadanya.

Menurutnya, sebagai Kades harus loyal terhadap pimpinan atau kepala daerah.

“Saya heran bisa tidak mengerti soal begitu, kan sudah jelas aturan pemilu melarang Kades ataupun pejabat negara terlibat politik praktis,” sebut Andi.

Keberadaan Kades dalam kampanye paslon Pilkada dapat pidana sebagaimana Pasal 71 ayat 1 junot pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Pelaku diancam pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan atau denda Rp.600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000. Pidana denda yang diterapkan dalam hukuman tidak serta merta menghilangkan hukuman badan.

“Ancaman pidana pemilu cukup ringan, tapi ada denda yang bisa dikenakan terhadap terdakwa,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu, terkait pelaksanaan kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Hj Asmin Laura – H Hanafiah di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan kampanye tersebut memiliki izin Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP). Dari bukti-bukti dokumen dan hasil temuan itulah, Bawaslu melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

Kehadiran seorang Kades dalam dikegiatan kampanye paslon terdokumen dalam sebuah video dan terpantau oleh Panwascam Sebuku, video amatir yang diduga diproduksi oleh salah seorang peserta pertemuan menyebar luas di media sosial.

Beberapa akun facebook mempertanyakan kehadiran seorang Kades, bahkan terlihat ikut mengarahkan peserta yang hadir untuk memasuki atau menaiki tempat pertemuan disebuah rumah milik warga setempat. (002)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *