SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyidak gedung baru Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie di Samarinda, Senin 9 Februari 2026. Mereka memberikan sejumlah catatan keamanan dan perbaikan infrastruktur sebelum dioperasikan.
Sidak itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, didampingi Wakil Ketua Andi Satya Adi Saputra, serta anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud. Peninjauan dilakukan untuk memastikan gedung senilai Rp380 miliar itu memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
Baba menjelaskan Gedung Pandurata dibangun sejak tahun 2023 sebagai solusi atas permasalahan banjir yang kerap merendam ruang perawatan lama saat diguyur hujan deras. Fasilitas itu nantinya akan menampung layanan vital seperti ruang rawat inap, Pediatric Intensive Care, hemodialisa, intensive care unit (ICU), hingga ruang rawat jantung.
“Informasinya di bulan Juni sudah bisa ditempati. Gedung ini dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir di RSUD AWS. Jadi, sebanyak 540 tempat tidur akan dipindahkan ke sini,” kata Baba, ditemui wartawan di sela sidak.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra menyoroti beberapa detail infrastruktur yang dianggap tidak memenuhi syarat fungsional rumah sakit. Salah satu yang paling krusial adalah lebar pintu ruangan.
“Beberapa hal yang harus menjadi koreksi salah satunya lebar pintu tidak memenuhi syarat. Hampir semua ruangan lebar pintunya cuma 1,2 meter. Sedangkan lebar tempat tidur pasien lebih lebar daripada itu,” kata Andi.
“Jadi sulit untuk akses masuk tempat tidur. Ini harus diperbaiki segera, supaya nanti saat pasien ditempatkan di sini tidak ada masalah lagi,” tambah dia.
Selain lebar pintu ruangan, akses keselamatan pasien juga menjadi sorotan, di mana jalur penghubung dari gedung lama ke gedung Pandurata, turunannya sangat curam, yang dikawatirkan keluarga yang membawa pasien tergelincir.
“Akses dari gedung lama ke gedung baru curam. Itu harus dipikirkan bagaimana membuat akses yang nyaman dan aman untuk pasien,” terang Andi.
Selain itu juga, tidak ada dinding penghalang berupa kaca atau apapun di ujung bangunan gedung Pandurata, sehingga area tersebut dibiarkan terbuka. Andi mengingatkan agar area terbuka yang direncanakan sebagai landasan drone, tidak mengabaikan keselamatan pasien.
“Dari bagian perencanaan niatnya baik, di situ akan menjadi tempat untuk mengirim obat melalui drone. Tapi kan kita mengutamakan dari segi keamanan, jangan sampai terjadi kejadian sentinel (kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera),” tegas Andi.
“Misalkan ada pasien yang loncat ke bawah dan lain sebagainya. Tadi sudah kita komunikasikan, tolong diperhatikan kalau bisa ditutup saja demi keamanan,” jelas Andi.
Terakhir, Komisi IV meminta agar kekurangan tersebut segera diperbaiki, mengingat investasi besar yang telah dikucurkan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Gedung ini saja anggarannya Rp380 miliar. Kaltim butuh pelayanan kesehatan berkualitas, jadi hasilnya harus maksimal,” sebut Andi mengingatkan.
Terkait operasional, DPRD Kaltim mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk segera memenuhi kebutuhan alat kesehatan (Alkes).
“Kita minta supaya Dinkes di tahun 2026 ini bisa menganggarkan Rp200 miliar perkiraannya untuk alat kesehatan, sehingga nanti kebutuhan alatnya segera terisi segera terisi,” Andi Satya Adi Saputra
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: KesehatanPelayanan PublikRSUD AW SjahranieRSUD AWS SamarindaSamarinda