TARAKAN.NIAGA.ASIA – Reses anggota DPD RI dapil Kaltara berlanjut ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, Selasa (17/12) malam.

Bertempat di ruang pertemuan Swissbell Hotel Tarakan, Irianto menitipkan beberapa program pembangunan Pemprov Kaltara, untuk dijembatani ke kementerian terkait. Anggota DPD RI dapil Kaltara itu adalah Hasan Basri, Martin Billa dan Fernando Sinaga.

Dikatakan Irianto, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, pada akhir tahun 2018, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor.

“Di situ jelas disebutkan, Presiden menginstruksikan kepada beberapa kementerian terkait, untuk turut terlibat membantu percepatan pembangunannya,” katanya.

“Saya sangat berharap, dan nanti ditindaklanjuti dengan data-data yang akan kami sampaikan ke DPD RI, untuk bisa mengingatkan ke kementerian yang mendapatkan instruksi, untuk segera menjalankannya. Terutama terkait dengan pendanaan,” tambah Irianto.

Selanjutnya, mengenai percepatan pembangunan PLTA di Kaltara, Irianto meminta kepada DPD untuk mendorong ke Kementerian PUPR dan juga Kementerian ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk bisa segera mengeluarkan izin-izin terkaitnya.

“Kita berharap DPD RI membantu follow up dan mengawal usulan program-program kita di 2020, maupun yang masuk dalam RJPMN 2020 – 2024,” tuturnya. Lainnya, sorongan untuk realisasi pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan – Tarakan), juga disampaikan Irianto.

“Kita kembali memperjuangkan keinginan untuk pemekaran wilayah atau pembentukan DOB (daerah otonomi baru) di Kaltara. Semua itu perlu ada dukungan politis dari para wakil rakyat kita. Baik yang di DPD RI maupun DPR RI,” demikian Irianto. (003)